Koreri.com, Jayapura (31/7) – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengingatkan Pemerintah agar peka dan serius memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan kepentingan orang asli Papua (OAP).
Salah satunya yang dinilainya sangat sensitif saat proses penerimaan calon taruna IPDN beberapa waktu lalu juga CPNS dan CPNS K2 di provinsi paling timur Indonesia ini.
“Ini sangat sensitif sehingga kami di DPRP meminta hal ini benar-benar harus diperhatikan dengan sebaik-sebaiknya dan harus diperjuangkan oleh Pemerintah daerah agar apa yang diharapkan anak-anak khususnya Orang Asli Papua bisa mencapai sebuah keberhasilan,” imbuhnya ketika dikonfirmasi, Senin (30/7/2018).
Diakuinya, dalam beberapa bulan belakangan ini pihaknya secara berturut-turut menerima aspirasi dari masyarakat tentang masalah formasi penerimaan status menjadi pegawai hingga proses penerimaan taruna IPDN.
“Ini juga sangat menentukan nasib OAP ke depannya baik dari segi politik maupun kesejahteraan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan prioritasnya,” sambungnya.
Karena itu, Tan berharap DPR Papua, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah Pusat tidak boleh sedikit pun mengabaikan tentang aspirasi OAP.
“Bila anak-anak OAP itu dinyatakan gagal tes dengan pembuktian-pembuktian yang bisa diperlihatkan secara benar tentunya yang gugur Ini juga pasti bisa legowo. Kemudian, jika anak-anak OAP yang gagal tempatnya tidak boleh diisi oleh orang yang dari luar, biarkan tempatnya dikosongkan saja,” lanjutnya.
Wakil Ketua komisi yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM ini juga menyoroti soal formasi tenaga honorer K2 yang persoalannya lebih menyedihkan lagi.
Salah satunya, terkait usia honorer yang dalam kaitannya dengan aturan sudah tidak memenuhi syarat yaitu mereka rata-rata sudah di atas 35 tahun.
“Sekarang jadi pertanyaan kita bersama, mereka yang sampai sekarang jadi tenaga honorer ini nantinya mau dikemanakan ? Kira-kira nasib keluarga mereka itu nanti seperti apa kalau seandainya Pemerintah daerah dan juga pusat tidak bisa menerima apa yang mereka harapkan?” tanyanya.
Padahal mereka sudah mengabdi dengan puluhan tahun.
“Karena itu, kami berharap Pemerintah daerah harus jeli menyikapi persoalan yang di hadapi oleh anak-anak OAP,” tukasnya.
VMT
