Koreri.com, Jayapura (4/12) – Pemerintah Provinsi Papua mengakui insiden pembantaian terhadap 31 orang karyawan PT. Istaka Karya yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ke 31 pekerja tersebut diketahui sedang membangun proyek jembatan jalan trans Papua di kali Yali dan Aurak, Kabupaten Nduga.
Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Setda Papua, Doren Wakerkwa, SH, menegaskan insiden pembantaian tersebut masuk kategori pelanggaran HAM.
“Menembak orang itu pelanggaran HAM, bagaimana kita bilang bukan pelanggaran HAM sementara mereka (KKB, red) brutal membunuh orang,” kecam Doren Wakerkwa, SH di Jayapura, Selasa (4/12/2018).
Mantan Penjabat Bupati Nduga ini mengaku tindakan pelaku pembantaian sudah mengganggu keamanan di tanah Papua.
“Kalau dia (KKB – red) mau perang jangan berhadapan dengan masyarakat sipil itu tidak boleh terjadi karena itu pelanggaran HAM,” cetusnya.
Ditegaskan pula, insiden pembantaian 31 orang karyawan PT. Istaka Karya yang di bunuh KKB saat membangun jembatan jalan Trans Papua ini sudah keterlaluan.
“Kami tidak setuju dengan tindakan yang dilkukan kelompok kriminal bersenjata itu karena ini masalah keamanan nasional,” sambungnya.
Mewakili institusi nasional di Papua, Polda Papua dan Kodam XVII Cendrawasih mengharapkan Pemerintah kabupaten dan masyarakat Nduga agar membuka semua akses seluas – luasnya untuk membantu aparat keamanan menangkap pelaku pembantaian.
“Kami harap semua masyarakat di Kabupaten Nduga supaya memfasilitasi Polda dan Kodam XVII/Cenderawasih supaya menyisir dimana orang – orang pengacau itu berada untuk tangkap dan adili,” imbuhnya.
Bagaimana Pemerintah mau membangun Papua sementara kondisi keamanan di daerah pedalaman terus di ganggu terus begini.
“Sekali lagi kami minta Pemkab dan masyarakat Nduga membuka ruang seluas – luasnya bagi aparat keamanan untuk menangkap pelaku,” tegasnya.
VDM
