Koreri.com – Kebijakan terkait Keluarga Berencana (KB) di China kembali dikritik setelah rekening bank pasangan muda dibekukan akibat tidak membayar denda karena memiliki tiga anak, walau tingkat kesuburan mengalami peneurunan di negara itu saat ini.
Pasangan muda yang berasal dari Shandong tersebut, gagal membayar biaya sosial pada saat batas akhir pembayaran sebesar 9.500 dolar AS atau sekitar 134 juta rupiah kepada otoritas lokal pada Minggu (10/2) dan akses rekening keduanya pun dibekukan.
Shandong dilaporkan memiliki angka kelahiran tertinggi secara nasional pada 2017, menurut media berita Xinhua seperti dilansir dari Media SCMP, namun pada 2018 mengalami penurunan yang tajam.
Beberapa pengguna sosial media merasa tidak nyaman terkait tindakan pemerintah lokal terhadap kedua pasangan muda itu dan menyuarakan rasa simpati mereka bagi keluarga itu.
“Apakah negara ini sedang bercanda? Menghimbau masyarakat agar menambah jumlah anak namun kemudian memberi vonis bagi mereka yang memiliki anak lebih,” komentar sebuah akun di media sosial Weibo.
Stuart Gietel-Basten, seorang profesor Ilmu Sosial dan Kebijakan Publik di Hong Kong University of Science dan Technology, mengatakan sebenarnya hal itu masih sejalan dengan hukum yang berlaku di China.
“Walau tindakan otoritas setempat di Shandong terlihat seperti berlawanan dengan nalar, namun perlu diingat bahwa pembatasan kelahiran masih berlaku hingga saat ini,” jelasnya.
Disisi lain, Jiang Quanbao, seorang profesor Kependudukan dan Studi Pengembangan di Xi’an Jiatong University mengatakan bahwa tingkat kelahiran yang menurun dalam kebijakan dua anak menunjukkan mayoritas pasangan hanya menginginkan satu atau dua anak saja.
“Namun saya pikir China akan secepatnya dalam tahun ini – membatalkan kebijakan dua anak dan membiarkan pasangan suami-istri untuk memiliki anak sesuai keinginan mereka,” jelas Jiang.
Kebijakan satu anak China diperkenalkan pada 1980 yang kemudian mengalami kelonggaran pada tahun 2014 hingga 2016.
Seketika itu juga angka kelahiran meningkat namun kemudian mengalami trend menurun setelah naik sekitar 17.86 juta pada tahun itu.
Berdasarkan laporan data usia tua dan ketidak-seimbangan populasi antara pria dan wanita, pemerintah lokal Liaoning, Tianjin, Xinjiang dan Hubei sejak 2017 memberlakukan kebijakan dan manfaat kesejahteraan yang diantaranya adalah jam kerja yang fleksibel dan subsidi kelahiran untuk memacu angka kelahiran.
Spekulasi mengenai adanya relaksasi kebijakan dua anak meningkat tahun lalu ketika kantor pos lokal menerbitkan perangko tahun babi dengan dua babi serta tiga anak babi.
Xi Jinping juga membatalkan istilah KB dalam kongres lima tahunan Partai Komunis China.
Namun Komisi Kesehatan Nasional mematahkan hal itu bulan lalu, dengan mengatakan bahwa mereka telah menolak rencana penghapusan istilah KB dari buku statuta China.
ARD
