Koreri.com – Para pemimpin negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) meminta agar Indonesia mengijinkan Komisi HAM PBB untuk mengunjungi Papua segera.
Pada pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Tuvalu, PIF mengakui adanya peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
PIF mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua tetapi juga mempertegas peran dan posisi forum tersebut atas meningkatnya kekerasan yang sedang terjadi di Papua yang merupakan bagian dari wilayah Melanesia tersebut.
PIF sepakat untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dan terbuka dengan Indonesia terkait HAM dan akses bagi para pemantaunya, namun beberapa negara anggota forum menyatakan bahwa undangan yang pernah ditawarkan oleh Jakarta tidak pernah direalisasikan bagi Komisioner HAM PBB sampai dengan saat ini.
Dalam sebuh komunike bersama, para pemimpin Pasifik secara tegas mendesak agar Indonesia dan PIF menyepakati waktu untuk merealisasikan kunjungan ke Papua dalam mengumpulkan fakta-fakta dan laporan situasi terkait HAM terkini bisa segera tersedia sebelum pertemuan yang akan dilakukan tahun depan.
Batasan waktu terkait kunjungan ke Papua yang mengemuka merupakan sebuah redaksi tambahan terbaru dari kesepakatan yang dilakukan pada pertemuan PIF sebelumnya terkait Papua.
Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu mengatakan bahwa resolusi itu merupakan sebuah pengakuan yang diberikan oleh PIF dan menegaskan bahwa sesuatu yang lebih perlu dilakukan terkait masalah pelanggaran HAM di Papua.
“Kami sangat senang bahwa sekarang tanggung-jawabnya ada di sekretariat dan negara anggota PIF, termasuk negara anggota yang memiliki posisi dalam komisi HAM PBB, bahwa mereka perlu untuk memastikan para komisioner dapat mengunjungi Papua,” tegas Regenvanu di Tuvalu.
“Indonesia perlu melihat bahwa ada kekuatiran yang sangat jelas dan kami berharap pernyataan ini bisa membawa Pemerintah Indonesia untuk berunding dan segera merealisasikan kunjungan Komisi HAM PBB,” tambahnya.
Sebelumnya pada awal pertemuan PIF tahun ini, ketika berbicara kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva menyatakan bahwa masalah Papua telah memecah belah negara-negara anggota PIF selama bertahun-tahun.
Ia juga menegaskan bahwa PIF sejauh ini telah gagal untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua termasuk adanya pengaruh Indonesia kepada negara anggota forum itu.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada negara lain yang coba mengontrol PIF, tetapi negara-negara Pasifik seharusnya bersatu dalam solidaritas dan dukukungan terhadap Papua.
Pacific Media Watch melaporkan terjadi keheningan ketika Pohiva membawakan pidatonya sebagai respon terhadap permintaan lembaga kemasyarakan regional yang mendesak tim komisi HAM untuk mengunjungi Papua.
Disisi lain, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama mendesak para pemimpin PIF untuk melakukan pendekatan yang lebih cermat terkait isu Papua.
Bainimarama mengatakan Ia kuatir dengan laporan pelanggaran HAM yang terjadi dan menegaskan bahwa negaranya tetap memberikan dukungan bagi masyarakat Papua.
ARD
Sumber: Rnz.co.nz
