Koreri.com, Jayapura – Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw menegaskan bahwa kehadiran aparat TNI-Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu.
Penegasan tersebut disampaikannya berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal ini aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah itu sehingga diperlukan kehadiran pihak keamanan untuk melakukan penegakkan hukum.
“Permasalahan yang ada di sana adalah adanya kelompok kriminal bersenjata yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI-POLRI,” tegasnya di Jayapura, Kamis (27/2/2020).
Kapolda mencontohkan, permasalahan yang terjadi dimulai pada akhir 2018 lalu dimana terdapat 17 karyawan PT. Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB sedangkan 4 orang lainnya masih hilang.
“Ini yang kemudian menjadi atensi bersama, apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI-POLRI untuk melakukan penegakkan hukum di Kabupaten Nduga,” sambungnya.
Kapolda memastikan, selama masih adanya kelompok-kelompok yang mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua maka upaya penegakkan hukum akan terus dilakukan demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga.
Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.
Kapolda juga menekankan, di dalam Undang-undang Negara RI bahwa yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api ada pada dua institusi yaitu TNI dan Polri dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.
“Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentolelir dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini,” cetusnya.
Untuk itu, Kapolda meminta semua pihak termasuk Pemerintah Daerah untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat non organik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakan hukum di Nduga.
“Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap belasan karyawan PT. Istaka Karya,” bebernya.
Kapolda menegaskan pula jika dirinya tidak sependapat dengan Wakil Bupati Nduga Wentius Namiangge yang mengklaim warga di Kabupaten Nduga menjadi korban dengan hadirnya TNI – POLRI.
Bahkan meminta agar aparat non organik di Kabupaten Nduga agar ditarik.
“Apakah Pemerintah daerah dalam hal ini Wakil Bupati bisa menjamin keamanan warganya di sana, jelas tidak ! Maka itu, perlu adanya aparat TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan melakukan penegakkan hukum terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Buktinya anggota kami korban lagi ! Jadi selama kelompok tersebut masih ada ya kita harus upayakan penegakan hukum,” kembali tegasnya.
Kapolda menambahkan, semua pihak harus mendukung program-program Pemerintah dalam membangun Papua kedepan yang lebih baik dengan menyejahterakan masyarakatnya.
“Itu yang harus dipikirkan oleh Pemerintah setempat ! Dengan apa ya? Dengan mendukung kehadiran aparat keamanan di Kabupaten Nduga sehingga situasi tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
VDM
