Koreri.com, Jayapura – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua menilai insiden bentrok antara oknum anggota Satgas Pamrahwan 755/Yalet dengan anggota Polres Mamberamo Raya dapat mencoreng sinergitas TNI-Polri.
Bahkan insiden yang mengakibatkan 3 anggota polisi meninggal dunia ini dinilai hanya di tingkat atas atau pimpinan sedangkan hal itu tidak berlaku di bawah.
“Kejadian ini sangat mencoreng sinergitas TNI dan Polri di masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa koordinasi antara TNI dan Polri di lapangan tidak membuktikan sinergitas antara Kapolda dan Pangdam. Masa komandan diatas bisa bersinergi, lalu di bawah tidak? Padahal cuma hal sepele saja sampai bisa tembak-menembak yang mengakibatkan ada korban jiwa. Ini sangat di sayangkan,” kecam Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, di Jayapura, Senin (13/4/2020) siang.
Ia mengaku, pasca kejadian itu Komnas HAM Papua pun mendapatkan dua laporan baik dari masyarakat dan keluarga korban.
“Pasca kejadian itu, masyarakat merasa takut bahkan trauma dan kami sudah terima laporan resmi, sementara dari keluarga korban meminta agar para oknum pelaku penembakan untuk segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Frits.
Dia pun membeberkan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Mamberamo Raya pun prihatin dengan kejadian tersebut.
“Saya tadi pagi dapat telpon dari pimpinan OPM disana, katanya dia cukup prihatin dengan kejadian itu,” bebernya.
Pasca kejadian itu sendiri, menurut Frits, pihaknya akan melakukan investigasi flash back berdasarkan dua laporan yang diterima.
“Kami akan berkoordinasi dengan Polda dan Kodam guna mengungkap fakta kejadian itu. Yang jadi permasalahan yakni siapa ojek itu sehingga bisa memicu pemukulan yang berbuntut pada kasus penembakan yang menewaskan tiga orang anggota Polres Mamberamo Raya,” tukasnya.
OZIE
