Koreri.com, Jayapura – Polda Papua telah melaunching pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Intelkam sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020.
Launching pembangunan Zona Integritas ditandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh Kapolda Papua, Dir Intelkam Polda Papua, Irwasda Polda Papua, Ombudsman RI Perwakilan Papua, Ketua LMA Port Numbay, Kacab BNI dan BRI.
Kapolda Irjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan Direktorat Intelkam dipercayakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja di lingkungan Polda Papua yang diusulkan meraih predikat zona integritas (ZI) wilayah bebas korupsi (WBK).
Semua ini merupakan upaya Direktorat Intelkam Polda Papua untuk bekerja secara sungguh- sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
“Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementrian atau lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” terang Kapolda di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kamis (23/4/2020).
Dan, capaian ini sudah menjadi keharusan dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di bidang pelayanan publik.
Diakui Kapolda, bahwa harus diakui bersama bahwa saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai.
Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pelayanan yang terbaik yaitu menyiapkan sarana dan prasarana dengan melakukan renovasi ruangan pelayanan yang lebih representatif juga menyiapkan petugas pelayanan yang profesional.
“Dengan launching pembangunan zona integritas ini, diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang dengan meningkatkan pelayanan yang promoter dan berintegritas sehingga harapat masyarakat dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Dir Intelkam Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, SIK, mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk melakukan penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik , efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik.
“Masyarakat dapat dilayani dengan cepat, tepat, dan profesional, serta dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” tukasnya.
VER
