Koreri.com, Jayapura – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menegaskan tidak boleh adanya konvoi dan kampanye pada saat tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Menurutnya, massa kampanye pasangan calon kepala daerah akan dibatasi tidak lebih dari 50 orang karena akan menimbulkan situasi yang rawan di tengah pandemic Covid-19.
“Jadi, apabila di setiap tahapan adanya perkumpulan massa yang melebihi 50 orang agar segera dibubarkan oleh penyelenggara Pemilukada,” tegas Mendagri saat Rapat Koordinasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Swisbell Hotel, Kota Jayapura, Jumat (10/7/2020).
Ia meminta Bawaslu harus tegas apalagi didukung oleh aparat keamanan dan Gakkumdu. Termasuk saat pelantikan, kalau bisa secara virtual, guna menghindari terpicunya klaster baru.
“Semoga Pilkada serentak tahun 2020 nanti bisa berjalan dengan lancar dan semoga menciptakan pemimpin yang baik sehingga dapat memajukan Provinsi Papua,” harap Mendagri.
Dijelaskan, tahapan Pilkada tetap dilaksanakan meski ditengah pandemic Covid -19 sesuai amanat Undang-undang tentang Pilkada, baik UU Nomor 1 tahun 2015 maupun UU Nomor 10 tahun 2016 yang jelas dan secara eksplisit mewujudkan Pilkada, hasil pemilihan Tahun 2020 yang berakhir 5 tahun itu dilaksanakan September 2020, sehingga mulai September tahun 2019 dimulai tahapan total.
“Semua ada 15 tahapan sampai dengan September 2020 tahap 1, 2, 3, 4 dan 5 sudah berjalan dan pada tahap ke 6, KPU Pusat mengeluarkan peraturan KPU, yang memiliki kekuatan hukum yang kuat karena memiliki lembaga Independen tidak dibawa Pemerintah,” urainya.
Mendagri mengakui pula belum jelasnya penemuan vaksin Covid -19, paling cepat awal atau pertengahan tahun depan ditambah masih dibutuhkan produksi beberapa bulan kedepannya. Dan setelah itu, harus ada distribusi massal sampai ke seluruh daerah-daerah Indonesia.
Untuk vaksin tersendiri harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dalam memberikan vaksin jika ditemukan.
“Jadi, skenarionya jika kita memprediksi penemuan vaksin paling cepat tahun 2022. Tapi saya tidak ingin menakut-nakuti kita semua, ini rasional saja dengan melihat data dan fakta,” cetusnya.
Olehnya itu, saat pemilihan nanti di TPS harus sesuai dengan protokol kesehatan yaitu menyediakan hand zanitizer, masker, serta cuci tangan.
“Dan wajib untuk menjaga jarak sehingga tidak terjadi kerumunan massa,” tandasnya.
SML
