Koreri.com, Sentani – Legislator Kabupaten Jayapura, Clief Ohee, menilai Pemerintah daerah tidak serius mengurus korban banjir bandang dan tanah longsor di Sentani tahun 2019 lalu.
Menurutnya, pasca banjir dan longsor Pemerintah pusat memberikan bantuan ke Pemda Kabupaten Jayapura sebesar Rp275.068.200.000 pada September 2020, namun hingga saat ini belum ada langkah keseriusan dari untuk merealisasikan itu.
“Jadi, dana ini kan sudah masuk di APBD Pemerintah Kabupaten Jayapura pada bulan September 2020 lalu. Namun di tahun 2021 ini, dana bantuan itu tidak (belum) direalisasikan hingga sudah masuk April 2021,” kata Clief Ohee ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, Kamis (22/4/2021).
Selain tidak adanya langkah kongkrit, kata kata pria yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura ini, keseriusan Pemkab Jayapura dalam mengurus persoalan-persoalan warganya yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor juga patut dipertanyakan.
“Sehingga patut kami menilai, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak serius mengurus persoalan yang dihadapi masyarakatnya yang terdampak bencana alam tersebut, ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jayapura ini mengatakan jika memang alasannya pemerintah karena tidak terkoneksi ke APBD, seharusnya bisa terkoneksi ke APBD Perubahan. Tapi juga tidak terkoneksi, hal ini kan jadi pertanyaan besar bahwa kenapa ada kendala.
Padahal saat ini masyarakat sedang menanti uluran tangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui bantuan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan di tahun 2021 ini, sudah masuk triwulan kedua, tetapi belum juga direalisasikan.
“Sebenarnya ada apa, dan mengapa persoalan ini bisa terjadi. Kalau memang ada kendala atau sedang diproses, seharusnya dipublikasikan agar masyarakat kita tahu sudah sejauh mana progresnya,” jelas Clief Ohee yang Anggota Banggar DPRD Kabupaten Jayapura.
Politisi Partai Perindo menegaskan harus ada keterbukaan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan masyarakat terkait dana bantuan tersebut, agar ruang publik terpenuhi dan masyarakat pun tidak bertanya-tanya kemana dana milyaran rupiah bantuan korban banjir bandang itu.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat berharap ada keterbukaan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Supaya tidak ada dusta diantara kita,” ujarnya.
IDI
