Koreri.com, Jayapura – Koalisi Rakyat Papua (KRP) menunda aksi demo damai menolak penunjukkan Sekda Dance Flassy sebagai Plh Gubernur Papua yang menjadi polemik ditengah masyarakat Papua yang akan berlangsung di Kantor Gubernur Dok II, Kota Jayapura, Senin (28/6/2021).
Ketua Koalisi Rakyat Papua, Diaz Gwijangge, mengatakan penudaan aksi demo damai tolak Plh Gubernur sesuai arahan Gubernur Papua Lukas Enembe agar tidak melakukan aksi demo karena dapat mengganggu kamtibmas Papua menjelang PON XX.
“Kami berjiwa besar untuk pending demo tolak Plh Gubernur Papua dan kami tunggu dalam waktu tidak lama apabila surat penunjukkan Plh gubernur tidak dicabut agar tidak membuat kegaduhan dalam pelayanan pemerintahan Provinsi Papua, maka kami tetap turun demo,” kata Diaz Gwijangge dalam keterangan persnya di Cafe Tripocal, Kota Jayapura, Minggun (27/6/2021) sore.
Dikatakan, koalisi rakyat papua tetap menerima arahan Gubernur Lukas Enembe untuk tidak melakukan aksi demo tapi ada catatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat terkait tuntutan masyarakat Papua soal surat Plh Gubernur Papua.
“Kami maklumi itu dan terima dengan catatan kami akan melakukan langkah – langkah berikut bahwa apa sikap Pemerintah pusat atas tuntutan rakyat papua terlebih pada birokrasi agar segera cabut radiogram penunjukkan Plh Gubernur Papua,” tegas diaz.
Selain itu, kata Diaz, usulan Gubernur Papua sesuai dengan birokrasi administrasi Sekda Dance Flassy telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tanggal 12 Julin 2021 mendatang. “Sehingga usulan sekda baru yang diajukan Gubernur Papua segera direspon dan dijawab oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
“Menyangkut sikap hari ini kami umumkan kepada seluruh rakyat Papua di 5 wilayah adat bahwa kami urungkan niat untuk demo damai besok sementara untuk melihat sikap pemerintah seperti apa,” sambung gwijangge.
“Kami tidak hanya segelintir orang atau pendukung yang di obrak – abrik oleh media abal – abal bahwa kami pendukung Lukas Enembe tapi kami Koalisi Rakyat Papua,” katanya.
Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, menjelaskan sudah banyak kesalahan – kesalahan berulang yang dilakukan Sekda Papua, Dance Flassy, ini bukan satu kali yang seakan – akan tidak sejalan gubernur Lukas Enembe.
Menurut Panji, sebenarnya yang buat gaduh situasi saat ini bukan kami rakyat Papua tapi Sekda Dance Flassy dan Panji menepis semua statemen di media manapun bahwa rakyat Papua yang membuat gaduh suasana saat ini.
“Kami nanti akan audiens membuka fakta administrasi, Maladministrasi itu harus dibuktikan. Jadi, pak Sekda Dance Flassy harus jujur apa yang anda ajukan ke pusat sampai Kemendagri keluarkan surat penunjukkan Plh Gubernur Papua, tidak mungkin surat keluar begitu saja,” jelasnya.
Langkah berikut, kata Panji, koalisi rakyat papua akan bertemu KIP Papua dan Ombudsman perwakilan Papua untuk melaporkan Sekda Dance Flassy soal maladministrasi.
“Ini yang buat gaduh sekda Papua Dance Flassy bukan kami. Kami masyarakat yang terkumpul dalam koalisi ini merespon atas situasi yang terjadi,” kata Panji.
Dikatakan, kegaduhan yang dibuat Sekda Dance Flassy ini menjelang revisi otsus, PON XX, tanda tangan DAK dan situasi Covid-19 sehingga sekda bikin gerakan tambahan yang melebihi kapasitas dia.
“Ingat, Gubernur Lukas Enembe dipilih hasil pilkada sementara Sekda Dance Flassy hasil penunjukkan langsung dari Jakarta,” jelasnya.
“Sekali lagi, kami akan audiens dengan pihak – pihak yang akan kami kunjungi untuk melihat mal administrasi ini dimana? Kita bicara transparansi informasi publik, kinerja dan kapasitas. Kalau tidak bisa jadi Sekda lebih baik turun saja, sudah mau pensiun to!,” tegas Panji.
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Musa Haluk, menegaskan bahwa demo tolak Plh gubernur bukan dibatalkan tapi dipending sementara, jika tuntutan rakyat Papua tidak direspon Mendagri dalam hal ini surat Plh gubernur tidak dicabut maka pasti turun demo.
“Kami minta sekda dance flassy segera tinggalkan kantor Gubernur dan keluar dari Provinsi Papua,” kata Musa Haluk.
Sekretaris Koalisi Rakyat Papua, Asri Gombo, mengatakan semua rakyat Papua berharap bahwa kepemimpinan gubernur Papua Lukas Enembe dalam kondisi sakit dan beliau butuh ketenangan karena saat ini dalam proses pemulihan pasca operasi di singapura.
“Jangan ada satu dua orang oknum pejabat yang dipercayakan oleh gubernur sendiri coba menghargai sebagai anak papua dan orang papua yang punya nilai budaya, harus sadar itu bahwa Gubernur Lukas Enembe yang kasih jabatan ke Sekda Dance Flassy sehinga hargailah,” kata Gombo.
“Kami moho dukungan rakyat Papua kepada Gubernur Lukas Enembe agar dalam proses pemulihan saat ini cepat sembuh dan kembali ke Papua. Koalisi ini ada untuk mengawali kepemimpinan Lukas Enembe saat ini,” jelasnya.
Dikatakan, jika sembuh dan kembali menjalankan pemerintahan otomatis kegaduhan ini tidak akan terjadi. Kami minta dukungan doa masyarakat untuk kesembuhan Gubernur Lukas Enembe.
“Kami tidak turun demo hari senin bukan karena batal tapi dipending sementara sambil menunggu respon dari Pemerintah pusat atas tuntutan kami maka kami tetap turun aksi,”
Ketua BEM Uncen, Yops Itlay, mengatakan sudah ada kesepakatan untuk aksi mogok di Kota Jayapura tetapi sementara dipending dengan melakukan langkah – langkah lain. Apabila tidak direspon maka kami turun kawal sampai apa yang menjadi harapan masyarakat Papua terwujud.
“Hari ini tuntutan kami jelas bahwa surat penunjukkan Plh gubernur Papua itu sudah sesuai Undang – Undang tetapi tidak sesuai prosedur yang ada, sehingga itu menjadi kesepakatan kita bersama dan tidak ada kepentingan lain selain kebenaran yang ada,” kata Yops Itlay.
Perwakilan masyarakat Nusantara, Jhon Wenehen, mengatakan masyarakat nusantara juga termasuk dalam koalisi rakyat papua yang akan mengawal polemik ini Plh gubernur Papua sampai tuntas.
“Kami kaget ketika proses administrasi yang dilakukan oleh seorang diri Sekda Papua, Dance Flassy untuk mengurus dirinya yang akhirnya menjadi persoalan dan kegaduhan muncul buat masyarakat Papua,” kata John.
“Harapan kami sekda Papua kerjakan sesuai tugas dan fungsi pokok sebagai seorang pembantu gubernur, jadi bantulah apa yang disiapkan dan diperintahkan seorang gubernur supaya dasar hukum jelas,” ujarnya.
“Masa seorang sekda pergi mencari nomor agenda surat untuk memproses dirinya sendiri,” katanya.
Saat ini tidak ada aksi demo damai karena sesuai arahan Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa ada hal-hal lebih penting dari Plh gubernur yaitu bagaimana mewujudkan Papua yang aman dan damai menyongsong pelaksanaan PON XX tahun 2021. “Jika ada yang mengganggu PON XX berarti mereka itu yang provokasi,” pungkasnya.
VDM
