Mahasiswa Buru – Bursel Gelar Aksi Tuntut Soal Tambang Gunung Botak

Demo Aliansi Buru Bursel Gg Botak

Koreri.com, Ambon – Sekelompok pemuda pemudi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa  Pulau Buru dan Buru Selatan (Bursel) menggelar aksi demo di areal depan kantor DPRD Maluku, Jumat (13/8/2021).

Aksi tersebut menuntut Gubernur Maluku mengalihkan tambang Gunung Botak sebagai tambang rakyat sebagaimana janji politik pada Pilkada 2018 lalu.

“Hari ini aksi kami sebagai Aliasi Mahasiswa Pulau Buru dan Buru Selatan meminta kepada Gubernur Maluku untuk mengalikan tambang Gunung botak sebagai tambang rakyat sesuai janji atau visi misi di pesta Demokrasi 2018 lalu,” tegas Korlap aksi Viki Lesnussa.

Saat itu, janji Gubernur disampaikan di Desa Waegwrnangan, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru.

“Untuk kami minta Gubernur untuk segera menetapkan wilayah Gunung Botak sebagai kawasan perkembangan rakyat,” pintanya.

Lesnussa tegaskan pula, sebagai perwakilan rakyat pulau Buru dan Buru Selatan melalui aliansi mahasiswa yang turun ke jalan ini bukan karena suatu kepentingan politik.

“Tapi kami turun menggelar aksi sebagai anak adat untuk memperjuangkan hak kami yang selama ini masih dimainkan oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Aliansi, lanjut Lesnussa, meminta dan mendesak Gubernur Maluku mamanggil Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi untuk memberikan IPR berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

“Dimana sesuai Pasal 67, Bupati/Wali Kota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perserorangan maupun kelompok masyarakat atau kelompok,” tandas Korlap Viki Lesnussa kepada Media di depan Baileo karang pajang Ambon ( 13/8/2021 ).

Aliansi juga meminta dan mendesak Gubernur Maluku untuk menyurati Kementerian Energi SDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait pengelolaan blok Gunung Botak dan Geogrea ditetapkan sebagai WPR berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 22 Januari 2021 Pemerintah Kabupaten Buru.

“Maka dengan keras saya dengan teman – teman yang turun hari ini, apabila tuntutan Aliansi tidak dijalankan dan tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan DPRD Maluku untuk membuka tambang Gunung Botak sebagai tambang rakyat, maka kami akan turun kembali membawah masyarakat yang lebih banyak lagi,” tegasnya.

JFL

Exit mobile version