Kebijakan Penanganan COVID-19 Harus Seirama Dengan Satbilitas Ekonomi

WhatsApp Image 2021 08 14 at 20.42.39
Anggota DPR Papua Barat Agustinus R. Kambuaya.(Foto : Istimewa)

Oleh : Agustinus R. Kambuaya

Kebijakan Penanganan COVID Harus Berjalan Bersaman Dengan Langkah Menjaga Stabilitas Perekonomian Papua Barat.  Pandemi COVID 19 Melanda Seluruh Dunia Termasuk Indonesia dan Tidak Terkecuali Juga Provinsi Papua Barat. Pandemi ini telah mengangu semua aktivitas ekonomi, sosial dan Pelayanan Pemerintah Kebijakan Penanganan  COVID 19 Provinsi Papua Barat

Berbagai langkah terus di lakukan oleh Pemerintah Baik Keputusan untuk Isolasi wilayah  (Lock Down) bahkan meliburkan seluruh aktivitas pemerintahan dan Bisnis atau swasta pada awal COVID MELEDAK. Hingga Saat ini Agustus 2021,  Ini semua adalah bagian dari upaya mencegah meningkatnya kasus COVID 19.

Kasus Pandemi COVID terus mengalami Transmisi. Saat ini, Varian Baru COVID atau Covid Delta India juga sedang melanda Indonesia.

Sebagai Responnya Pemerintah Menerapkan PPKM Level satu Hingga Level 4 atau Kategori Zona Merah. Tentu semua ini merupakan langkah-langkah pencegahan dan pengatasan  kasus COVID ini.

Banyak kebijakan subsidi baik Bantuan Langsung Tunai Dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Bantuan Tingkat Kabupaten Kota Disalurkan Kepada Semua Warga, ini semua merupakan langkah-langkah sigap dan cepat untuk meringankan beban sosial yang di hadapi masyarakat pada Musim Pandemi ini.

Secara Nasional Indonesia bahkan Papua Barat Pandemi COVID ini cukup Berdampak luas di sektor ekonomi. Aktivitas bisnis pelaku usaha kecil menengah, bahkan Home Industri bahkan usaha jasa restoran, jasa perhotelan dan pelaku UKM Kelas Menengah Orang Asli Papua Semua ikut Merasakan kesulitan ekonomi ini akibat COVID ini.

Lebih khusus di Musim Pandemi Saat ini Kebutuhan Yang Pokok untuk masyarakat Bertahan di Musim Pandemi ini adalah Kebutuhan  akan 9 Bahan Pokok. Syukur Pemerintah Belum Mengambil Keputusan untuk menghentikan total Semua Aktivitas perdagangan. Semua pasar tradisional atau pasar rakyat Masih Beroperasi. Namun kenaikan harga-harga sembako maupun  Kebutuhan bahan pokok lainnya juga secara harga kadang tidak stabil pada Musim Pandemi ini.

Informasi Yang Di Terima Dari Masyarakat Di Beberapa Titik Di Papua Barat Baik Pasar Wosi Manokwari, Pasar Remu Sorong, Pasar Boswesen Sorong, Pasar Kajase Sorong Selatan. Harga-harga barang baik sembako dan lainnya kadang Tidak Stabil karena Pandemi COVID 19 saat ini.

Perlu Juga Kebijakan-Kebijakan  Strategis Di Sektor Ekonomi Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Provinsi Papua Barat.

Karena itu Perlu dan Penting Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten  Kota Se-Papua Barat. Perlu Juga Membahas Bersama Kebijakan-kebijakan Strategis Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Harga-harga di Pasaran, adanya  Program Operasi Pasar setiap bulan.

Termasuk Juga Memastikan Stok Bulog dan Bahan Pangan  Yang Tersedia untuk Menjamin kehidupan Masyarakat Papua Barat 6 Bulan Ke Depan.

Skema-skema Kebijakan Ekonomi Yang Tepat Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Papua Barat Ini Perlu Di Rumuskan Bersama Oleh Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota Se-Papua Barat.

Mengingat Sebagian Stok Pangan Kita Juga Banyak Yang Di Impord dari luar Papua. Bagaimana solusi alternatifnya. Contoh Mayoritas Pasar Beras Kita atau Beras Bulog kita sebagian masih di Impord dari Luar Papua. Apabila Daerah Yang Selama ini Suplay Beras Ke Papua Mengalami Gagal Panen atau Kebijakan Proteksi Untuk Kebutuhan  Lokal Mereka Sebagai Langkah Menjaga Stok Pangan mereka, kita Provinsi Papua Barat Akan Mengalami Dampak ini.

Karena itu Saya Agustinus R. Kambuaya Anggota DPR Fraksi Otsus  Mengusulkan Beberapa Langkah Strategis

Pertama ; Pemerintah Provinsi Papua Barat Bisa Melakukan Kordinasi Dengan Kabupaten Merauke Sebagai Produsen Beras Untuk Bisa Menyediakan Sebagian Stok untuk PEMDA Papua Barat Sebagai Langkah Antisipasi Dampak COVID yang kita Belum Tau Kapan Berakhirnya. Ini Juga Bagian Dari Membangun Kemandirian Ekonomi Papua Melalui Perdagangan Lokal Dalam Daerah Sendiri.

Kedua,  Kebijakan Meniadakan Pajak Bagi Pelaku-pelaku UKM Termasuk Mama-mama Papua Yang Berjualan Di Pasar sebagai contoh Harga Karcis Bagi pedagang Pasar yang tadinya 3,000, Bisa menjadi 2,000 rupiah. Atau Bantuan Usaha Untuk Menjaga Stabilitas usaha di Musim pandemi ini.

Operasi Pasar Juga Perlu Di Lakukan Untuk Menstabilkan harga-harga di Pasaran.

Pada Prinsipnya Bahwa Selain Kebijakan Vacsinasi, PPKM Level 4, Program Bantuan Langsung Tunai Dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah Penting, Namun Lebih Penting Lagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Dan Pemerintah Kabupaten Kota Perlu Bersinergi Untuk Merumuskan Bersama Kebijakan Dan Langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas Perekonomian Provinsi Papua Barat. Baik Menstabilkan Harga-harga di Pasaran, Mencari Format Kebijakan  Stimuluns Finansial Bagi Pelaku UKM, Pedagang Mama-mama Papua Termasuk Jasa Industri Restoran, Perhotelan juga perlu semacam sedikit keringan Pajak Untuk Beberapa Bulan Agar pelaku usaha merasa beban mereka berkurang dalam usaha, perdagangan  dan Bisnis

Exit mobile version