Koreri.com, Sentani – Pembahasan penentuan 2 nama untuk Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua kini kabarnya jalan di tempat alias mandek.
Terkini, Koalisi partai politik (Parpol) pengusung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) Jilid II belum juga memutuskan dua nama calon Wakil Gubernur (Wagub) Papua sisa masa jabatan 2017-2022.
Pasalnya, pertemuan lanjutan untuk membahas calon wakil gubernur (Cawagub) Papua pendamping Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH, belum juga terjadi pasca rapat koalisi partai pengusung Lukmen Jilid II yang di skor atau di tunda pada Senin (9/8/2021) lalu.
Ketua Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, mengakui, jangankan melakukan pertemuan, merencanakan pertemuan saja belum.
“Tidak ada pertemuan kemarin. Siapa yang bilang, belum ada pertemuan (lanjutan). Kita hanya duduk cerita-cerita saja untuk atur jadwal berikut,” ujar pria yang juga Bupati Jayapura dua periode itu seusai kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh DPW Partai NasDem Papua, di kantor Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Jayapura, Sabtu (14/8/2021).
Mathius juga mengaku belum ada perkembangan terkait penentuan dua nama Cawagub Papua oleh koalisi partai pengusung Lukmen Jilid II.
“Belum ada perkembangan soal itu,” jawabnya singkat.
Sebelumnya, di media sosial ramai di kabarkan bahwa Gubernur Lukas Enembe sudah memilih dua Cawagub Papua yang akan mendampinginya hingga 2022 nanti untuk di pilih oleh DPR Papua.
Namun kabarnya koalisi partai pengusung pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) Jilid II belum menentukan dua nama Cawagub Papua.
Dari kabar yang beredar di medsos, Gubernur Enembe telah memilih Yunus Wonda dan Kenius Kogoya dari enam nama Cawagub yang masuk ke koalisi partai pengusung Lukmen Jilid II.
Mengenai informasi tersebut, Ketua Koalisi Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw mengatakan, terkait dengan usulan untuk menentukan siapa calon wakil gubernur yang akan menggantikan (Alm) Klemen Tinal, sebelumnya partai pengusung menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Pertemuan tersebut untuk menginformasikan terkait tahapan-tahapan yang sudah di lakukan oleh koalisi partai pengusung.
“Kita ketemu beliau sebagai gubernur dan pertemuan itu tidak resmi, karena itu hanya sebagai etika saja. Bahwa, pak gubernur juga perlu memberikan beberapa pandangan. Karena nanti yang akan pakai wakil gubernur adalah gubernur. Jadi harus cocok dan tidak boleh kawin paksa,” ungkapnya, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (10/8/2021) lalu.
IDI
