Korericom – Berita Indonesia Timur Terkini Terpercaya

Bupati Kasihiw Warning Kepala OPD Jangan Gaji Pengangguran

WhatsApp Image 2021 09 03 at 20.00.14

Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T.(Foto : Istimewa)

Koreri.com, Bintuni – Mengawali tugas sebagai Kepala daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T semakin tegas dalam menata struktur kepegawaian demi efisiensi anggaran berbasis kebutuhan.

Langkah yang ditempuh pemerintahan Petrus Kasihiw – Matret Kokop (PMK2) pada jilid II ini Bupati Kasihiw menegaskan bahwa dalam seleksi rekrutmen tenaga Honor Daerah (Honda),  seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan lengah tetapi tegas sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

“Pertama saya sampaikan di sini, jangan sampai kita menggaji pengangguran. Setiap bulan membayar honor pegawai yang hanya datang ke kantor, duduk-duduk tanpa ada tugas-tugas yang jelas,” kata Bupati Petrus Kasihiw saat membuka rapat lintas OPD secara virtual dengan agenda pembahasan tenaga honorer yang telah dirumahkan, Jumat (3/9/2021).

Ketegasan ini untuk menghindari pembayaran honor pengangguran berseragam ini agar seluruh pimpinan OPD dan Kantor Distrik merekrut tenaga honorer berdasarkan skala prioritas atas tugas-tugas yang akan dikerjakan.

Kasihiw membeberkan sejumlah OPD teknis yang mendapat skala prioritas dalam merekrut tenaga honorer yakni Dinas Pendidikan (tenaga guru), Dinas Kesehatan (tenaga medis), Badan Pendapatan Daerah serta OPD yang bertugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

“Kalau yang sifatnya hanya staffing dan umum, harus kita hitung dengan baik karena kita tidak terlalu membutuhkan tenaga honorer di situ. Ada tenaga CPNS yang baru saja menerima SK, yang bisa kita pergunakan. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan setiap OPD dalam merekrut honorer harus berdasarkan kebutuhan, jangan karena keinginan,” jelas Kasihiw.

Mantan Kepala Bappeda Tambrauw itu mengatakan, seleksi ketat dalam perekrutan tenaga honorer itu, juga dilandasi kemampuan anggaran daerah dalam membayar tenaga honorer setiap bulannya. Jangan sampai kata Piet, setiap OPD sudah terlanjur merekrut tenaga honorer banyak, tapi kemampuan keuangan daerah dalam membayar honor mereka tidak ada.

“Ini yang harus realistis. Jangan sampai kita menerima banyak, tapi tidak mampu kita bayar,” tandasnya.

KENN

Exit mobile version