Koreri.com – Perdana Menteri Vanuatu mengemukakan pendapatnya terkait kurangnya aksi yang dilakukan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Tanah Papua.
Dikutip dari RNZ, Bob Loughman menyampaikan keluhannya pada Sidang Umum PBB terkait masyarakat asli Tanah Papua yang terus menderita akibat adanya pelanggaran HAM dibawah Pemerintah Indonesia.
Beberapa tahun terakhir Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Asosiasi Negara Afrika, Karibia dan Pasifik meminta PBB untuk memperhatikan dan mengawasi situasi HAM di Tanah Papua.
Dua asosiasi negara-negara regional itu mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengijinkan komisioner HAM PBB mengunjungi Tanah Papua untuk mendapatkan penilaian secara independen.
“Sampai dengan hari ini progresnya sangat sedikit,” kata Loughman.
“Saya berharap komunitas internasional, melalui proses yang dipimpin langsung oleh PBB, secara serius melihat isu ini dan menyelesaikannya secara adil.”
Loughman juga mengatakan Ia berharap PBB dapat membantu Vanuatu untuk mendapatkan
Penyelesaian damai terkait Kepulauan Matthew dan Hunter yang terletak di antara Vanuatu dan Kaledonia Baru dan disengketakan dengan Perancis.
“Pengakuan atas proses yang belum tuntas bagi dekolonisasi Vanuatu, kami berharap proses yang ditangani langsung PBB bisa menumbuhkan sebuah jalur yang jelas untuk mencapai penyelesaian damai terkair pulau-pulau ini,” jelas Loughman.
YKL
Sumber: RNZ
