Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bisa juga membantu dalam memperketat pemberian verifikasi pemberkasan calon PMI sebagai tindakan preventif bagi sindikat perdagangan manusia dengan modus visa kunjungan yang dimanipulasi.
Menurut Bamsoet, pemerintah harus mengambil tindakan dan memberi sangsi termasuk mencabut ijin usaha sesuai peraturan perungan yang ada jika para agen memberangkatkan PMI tidak mematuhi aturan yang ditentukan.
Ia juga menambahkan agar PMI lebih bijak dalam memilih agen resmi dan tidak tergoda dengan iming-iming yang ditawarkan agen-agen yang tidak bertanggung-jawab dan memandang perlunya BP2MI mendata semua agen resmi dan mensosialisasikan tata cara pemberangkatan secara jelas agar PMI terhindar dari tipu muslihat oknum agen.
VLJ
