Koreri.com. Ambon – Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno, mengajak para Insan Pers (Media) untuk membantu pemerintah dan Pertamina, mengawasi pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Maluku.
Ajakan itu disampaikan wakil kepala daerah saat menghadiri acara peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga oleh anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Yapit Sapta Putra, di halaman PT. Pertamina (Persero) TBBM Wayame, Selasa (14/12/2021).
“Jadi, apa arti subsidi dan satu harga. Sehingga Pertamina, mestinya punya mata dan telinga melalui media. Karena ini soal hajat hidup. Jadi saya minta pers, awasi BBM satu harga di masyarakat. Kalau bisa, pers punya komunitas tersendiri khusus mengawasi BBM satu harga,” ajak Wagub.
Ia mengatakan, para wartawan pun bisa mengajak masyarakat melalui pemberitaan di medianya untuk mengambil peran mengawasi penerapan BBM satu harga di daerahnya masing-masing.
“Tapi yang sebenarnya kita khawatirkan adalah implementasinya setelah di lapangan. Jadi saya sangat berharap, kalau bisa setelah ini sudah dibuka di Ambon, ini harus benar-benar ketat (Pengawasan). Nanti kalau dia sudah sampai di sana, kita sudah berhitung. Sebulan stok minyak baru habis. Ternyata seminggu, bahkan kurang dari sepekan, sudah habis. Tiga hari kemudian, BBM eceran banyak muncul di jalanan. Ini soal pak,” sambung Wagub.
Atas dasar itu, lanjutnya, Pertamina sebaiknya kembali melakukan pengawasan secara ketat. Sebab, kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.
“Diujung pena pers ada bom dan berkat. Gunakan berkatnya itu sebik-baiknya. Karena tujuan pemerintah dan Pertamina melaksanakan program ini adalah untuk baik. Jadi, kita tidak hanya puas sudah di salurkan ke sekian titik. Bila diawasi dengan baik, saya kira masyarakat akan merasakan manfaat sehingga program pemerintah bisa berjalan baik,” lanjut Wagub.
Menurutnya, pengawasan yang ia ajak bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, pertamina dan pers melainkan semua pihak termasuk masyarakat dan Komite BPH Migas akan melakukan pengawasan lebih baik kedepan.
“Dan saya percaya sungguh, Pertamina apalagi komite akan melakukan pengawasan ini. Kalau ada berita di media, langsung ditindaklanjuti di lapangan, kalau soal minyak. Kalau masyarakat di kampung mengeluh itu betul,” ujarnya.
Wagub percaya, bila BBM satu harga diterapkan penuh konsekuen, masyarakat akan bisa produktif. Bila tidak, masyarakat akan tetap pada pola hidup yang konsumtif. Pola hidup seperti ini akan menguras biaya.
“Atas nama rakyat, datang satu harga, tapi yang lebih menikmati itu para agen-agennya. Jadi penyalur harus diseleksi Pertamina seperti tender proyek. Harus punya fasilitas. Jangan asal-asalan, tidak bisa hanya sebatas ijin saja,” pungkasnya.
BKL
