Koreri.com, Sentani – Kisruh permasalahan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD telah membuat kontraktor lokal di Kabupaten Jayapura meradang.
Pasalnya, mereka mengaku tidak mendapatkan proyek pekerjaan pemerintah dari usulan Pokir anggota Dewan dimaksud.
Akhirnya puluhan kontraktor lokal yang tergabung dalam BPC Gapensi Kabupaten Jayapura mendatangi kantor Dewan setempat guna memenuhi undangan pimpinan lembaga tersebut.
Maskud kedatangannya guna melakukan rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan menghadirkan perwakilan dinas teknis terkait (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura.
RDP tersebut terlaksana Kamis (24/2/2022) pagi dipimpin langsung Ketua Dewan Klemens Hamo, S.IP.
Turut mendampingi, Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Sihar L. Tobing, S.H., Ketua BPC Gapensi Kabupaten Jayapura Barnabas Janggroserai dan puluhan kontraktor lokal yang tergabung dalam organisasi itu.
Di dalam RDP tersebut, BPC Gapensi Kabupaten Jayapura dan puluhan kontraktor lokal meminta agar Dewan menindaklanjuti dugaan adanya intervensi sejumlah oknum legislator terkait proyek Pokok Pikiran (Pokir).
Usai RDP, Klemens menegaskan bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota Dewan dalam hal proyek pekerjaan hasil Pokir DPRD itu hanya sebatas mengawal serta mengawasi hingga proyek tersebut benar-benar dikerjakan dan tidak sebagai eksekutor.
Menurutnya, dari hasil RDP ada sejumlah hal yang telah dibicarakan. Tentunya, hasil tersebut akan menjadi acuan bagi pihaknya dalam mengarahkan lembaga yang dipimpinnya itu, untuk tidak lagi mengintervensi pelaksanaan proyek hasil Pokir dengan menunjuk atau menyiapkan pihak ketiga.
Dan, sepenuhnya diserahkan kepada OPD (dinas teknis) untuk mengaturnya.
“Mungkin dengan adanya pertemuan hari ini, agar kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita semua jalan masing-masing dengan tupoksi yang kita punya atas fungsi dan mekanisme yang mengatur,” ujar Legislator Partai NasDem Kabupaten Jayapura tersebut.
Dikatakannya, pengusaha (kontraktor) lokal harus dibina terus dengan memberikan paket-paket pekerjaan. Supaya bisa ikut bertanggung jawab membangun daerah ini berdasarkan profesinya.
Untuk itu, Klemens juga mengimbau agar Pemerintah daerah terutama OPD dapat memperhatikan pengusaha lokal dan tidak lagi mengabaikan mereka.
“Rapat hari ini, itu kita hadir untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi, kalau ada terjadi hal-hal yang seperti kemarin harus komunikasi dan koordinasi. Supaya kewenangan rekan-rekan pengusaha untuk mengerjakan proyek harus diberikan secara leluasa tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak punya kewenangan,” pesannya dengan nada tegas.
Klemens juga mengingatkan, jika ada anggota Dewan yang intervensi, maka harusnya dilaporkan kepada pihaknya selaku atasan (pimpinan) di lembaga DPRD untuk dibina.
Karena tentunya, pembinaan dilakukan berdasarkan kode etik yang berlaku dalam lembaga wakil rakyat itu.
Masih menurutnya, kalau proyek di sebuah dinas terkait atau OPD muncul dari hasil Pokir DPRD, maka cukup anggota Dewan mendorongnya saja, untuk benar-benar pekerjaan itu masuk dalam SIPD dan selanjutnya akan dikerjakan oleh OPD.
Persoalan siapa pihak ketiga yang mengerjakan, itu diserahkan saja kepada OPD untuk menentukannya. Dengan demikian, pengusaha lokal berpeluang untuk diberdayakan.
“Jadi pihak eksekuif dalam hal ini OPD untuk ikut bertanggung jawab membina pengusaha lokal di era Otsus ini dan mereka juga perlu untuk berdayakan dengan cara, jika ada pekerjaan hasil Pokir disaat pengusaha lokal datang meminta pekerjaan jangan lagi menyampaikan bahwa itu harus koordinasi ke anggota Dewan,” tuturnya.
Ketika ditanya tentang apakah memang ada oknum anggota Dewan yang mengintervensi proyek Pokir DPRD, Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jayapura ini menandaskan, saat ini masih sebatas koordinasi.
Tetapi, jika kedepan benar-benar ada ditemukan, maka kepada oknum dewan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan kode etik DPR.
Di dalam RDP tadi, kata Fraulin Sokoy, salah satu pengusaha asli Papua di Kabupaten Jayapura meminta penjelasan dari pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura tentang Pokir yang menurut dinas teknis terkait (OPD) diduga sudah menjadi milik sejumlah oknum anggota Dewan.
“Jadi, tadi ketua DPR minta kepada kami agar hari ini kita harus bawa bukti untuk cepat rubah dia. Kami harus kasih klarifikasi itu, karena kenyataannya kitong (kita) datang kesini bukan untuk itu. Kitong masuk, dorang tra tanya kitong bukti mana, itu trada. Kitong masuk, dong hanya tanya masalah dimana, di dinas mana terus anggota DPRD siapa, itu saja yang dong tanya. Tadi dong itu tra bilang tunjukkan bukti,” kelakar Fraulin yang bercerita saat mendatangi kantor DPRD guna mengikuti RDP tersebut ketika dikonfirmasi wartawan.
Ketika ditanya wartawan apakah saat ditanya soal bukti oknum anggota DPRD siapa yang intervensi Pokir, Fraullin menjawab dengan lantang, bahwa pihaknya langsung memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
“Kasih tahu toh, kalau ada oknum anggota Dewan yang lakukan intervensi Pokir di OPD. Terus statement ketua DPR kemarin yang ada di media massa kemarin itu tidak dibahas tadi dalam RDP. Kita seperti di panggil (diundang DPRD) untuk mau dengarkan kitong punya uneg-uneg saja. Permasalahan kita seperti apa, dorang mau arahkan bicara itu saja saat RDP tadi,” katanya.
“Makanya tadi kitong sampaikan ke pa ketua DPR, kitong datang ini jelas memenuhi undangan DPRD, jadi kitong datang kesini bawa data dan bukti jelas kesini. Sekarang kitong su bawa datang bukti, apakah kitong mau bahas bukti atau bahas Pokir yang menjadi masalah saat ini,” tambahnya.
Untuk itu, Fraulin mengharapkan anggota Dewan ke depan tidak melakukan intervensi terhadap proyek pekerjaan pemerintah yang dihasilkan dari Pokir DPRD.
“Kami ucapkan terima kasih kepada ketua DPRD yang telah mengundang pengusaha asli Papua untuk melakukan RDP bersama. Tapi, kedepannya kami harap anggota DPRD tidak ada lagi intervensi terhadap proyek-proyek hasil dari Pokir,” ucapnya.
IDI
