Koreri.com, Manokwari – Sebanyak 17 anggota DPR Papua Barat belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui aplikasi E-LHKPN.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP menegaskan pihaknya segera mendorong percepatan penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Saya akan berkoordinasi dengan anggota DPR Papua Barat, Khusus anggota yang belum menyerahkan LHKPNnya untuk segera melaporkan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat,”kata Orgenes Wonggor kepada awak media di Manokwari, Selasa (12/7/2022)
Wonggor mendorong agar dalam waktu dekat dirinya bersama beberapa anggota yang belum melaporkan, untuk bisa segera melaporkan LHKPN tersebut. Pasalnya LHKPN merupakan bagian dari tuntutan UU, Pejabat publik untuk wajib melaporkan.
“Saya juga belum melaporkan karena memang harta saya tidak ada yang bertambah malah berkurang. Apalagi soal tanah ini hitungannya butuh waktu. Tapi tidak apa-apa saya dan beberapa anggota lain kami akan segera menyerahkan,”terang Wonggor
Memang, diakuinya tidak ada kendala hanya proses penghitungan harta kekayaan yang tentu membutuhkan waktu.
“Seperti tanah milik saya diwilayah Pegaf juga Warmare Manokwari, yang jika diuangkan nilainya mencapai ratusan miliar sehingga jika kita kalkulasikan butuh waktu apalagi nilainya sangat besar,”tuturnya
Wonggor menyarankan agar tanah sebaiknya tidak masuk dalam item bagian harta kekayaan, kecuali harta lain yang bergerak. Karena hitungan nilai tanah itu tentu sangat besar mencapai milyaran.
KENN
