Koreri.com, Ambon – Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota bersama instansi terkait yang wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor sepakat menemui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PUPR.
Agenda Komisi yang membidangi infrastruktur bersama mitra terkait ke Jakarta guna mengusulkan anggaran tanggap darurat di BNPB dan mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Kementerian PUPR.
Direncakan Komisi III dan rombongan akan berangkat ke Jakarta pada Rabu pekan depan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan sesuai hasil rapat, pihaknya bersama Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota beserta instansi teknis terkait membahas infrastruktur yang rusak akibat curah hujan yang ekstrim beberapa hari lalu.
Baca Juga: Komisi II DPRD Maluku Gelar Rapat Bahas Persoalan Hasil Panen Petani Buru
”Infrastruktur yang rusak baik itu jalan dan jembatan nasional dan Provinsi serta Kabupaten dan Kota termasuk ada juga warga mengungsi ke lokasi pengungsian karena terjadi genangan air,” terangnya, kepada awak media di ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (22/7/2022).
Oleh karena itu, rapat yang digelar bertujuan untuk mendapatkan seluruh data terkait bencana alam yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota.
“Kita berupaya agar ada surat pernyataan dari Bupati dan Walikota terkait ada tanggap darurat. Di rapat yang hadir ada dari Maluku Tengah, Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Tanimbar yang dihadiri dinas dan badan terkait. Yang tidak hadir Buru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya,” urainya.
Bahkan, empat Kabupaten/Kota sudah menyertakan surat pernyataan tanggap darurat dari masing-masing Bupati dan Wali Kota.
Baca Juga: Gubernur Murad Ismail Resmikan Masjid Al-Anshor Ohoi Dunwahan
”Kesepakatannya, dalam rapat itu adalah kita bersama-sama Dinas PUPR kabupaten/kota serta Dinas PUPR Provinsi Maluku. Rencananya hari Rabu kita bertemu dengan BNPB. Kita akan memasukan seluruh data berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Kabupaten/Kota itu. Kita akan masukan surat pernyataan tanggap darurat yang dimintakan oleh BNPB untuk mendapatkan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota,” terangnya.
Rahakbauw berharap nantinya pada pertemuan di pusat, ada hasil yang didapatkan.
Tak hanya itu, lanjut dia, Komisi III akan berkunjung ke Kementerian PUPR dan keinginan bertemu dengan Komisi V DPR RI, namun mereka masih reses.
“Di Kementerian PUPR kita akan menyampaikan aspirasi kabupaten/kota, karena memang BPJN itu, jalan dan jembatan panjang yang dikerjakan 1.900 kilo meter sudah mau selesai. Kita sampaikan aspirasi ke Kementerian PUPR terkait anggaran Inpres dan DAK agar disalurkan di kabupaten/kota untuk bangun sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak,” lanjut Rahakbauw.
Baca Juga: Gubernur Maluku Panen Raya Rumput Laut di Desa Evu
Apalagi, ingat dia, secara geografis Maluku beda dengan Indonesia bagian barat.
“Maluku banyak laut dan lebih luas dari daratan sehingga infrastruktur harus dibangun agar konektivitas berjalan dengan baik. Itu hal-hal yang akan disampaikan dalam penyampaian aspirasi nanti,” sambung Rahakbauw.
Dia juga menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BWS untuk melakukan pengerukan sedimen di sungai-sungai.
”Ini karena banjir dan luapan air yang terjadi hingga merusak jembatan dan jalan. Kita berharap, BWS melakukan pengerukan. Meski dana mereka terbatas, kita berharap mereka melakukan kewajibannya sehingga kedepan tidak lagi terjadi kerusakan infrastruktur yang berdampak bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
JFL
