Koreri.com, Manokwari– Ketua komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H minta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Pj Gubernur Drs Paulus Waterpauw,MS.i memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) untuk mengelola anggaran sendiri.
Artinya Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat harus punya daftar pelaksaan anggaran (DPA) mulai terhitung mulai APBD Induk 2023 dan tidak tergabung dalam DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat .
“Saya sempat kaget, kok Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat ini anggarannya masih tergantung di Dinas Kesehatan, kenapa begitu.? Banyak kekeurangan yang harus dibenahi, harusnya sudha punya DPA sendiri karena itu saya ketua komisi V DPR Papua Barat minta kepada Pj Gubernur Papiua Barat untuk RUSP harus mandiri kelola DPA sendiri pada APBD induk 2023 harusmnya sudah direalisasi,” tegas legislator muda asal partai NasDem itu kepada wartawan usai kunjungan kerja ke RSUP Papua Barat, Kamis (27/10/2022).
Seknun optimis bahwa, dengan kemandirian mengelola anggaran sendiri oleh RSUP itu supaya mereka tahu apa yang menjadi skala prirotas dari pada kebutuhan, jangan dicampurkan dengan Dinas Kesehatan.
“Karena DInas kesehatan juga punya program sendiri yang kemudian dicover oleh anggaran yang ada dalam DPAnya,” ujarnya.
Pimpinan komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat termasuk Kesehatan ini mengatakan RSUP Papua Barat merupakan salah satu Icon Provinsi Papua Barat selain Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA).
Sehingga pemerintah provinsi Papua Barat harus memberikan dukungan penuh untuk kemajuan fasilitas kesehatan ini seperti infrastruktur, SDM, peralatan medis penunjang lainnya dengan asumsi bahwa tahun 2025 bisa mencapai Rumah Sakit tipe B.
“Mari kita bersinergi, Pj Gubernur Papua Barat bersama jajarannya dengan kami DPR Papua Barat sama-sama kita jadikan rumah sakit ini sebagai salah satu icon yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan di Papua Barat,” harap Sase.
KENN
