Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Papua Barat sebagai provinsi induk dalam rencana alokasi pembiayaan tahun anggaran 2023 belum menganggarkan untuk Papua Barat Daya (PBD) sebagai daerah yang baru dimekarkan.
Anggaran yang baru direncanakan untuk dana stimulan atau operasional awal sebesar Rp5 milyar yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2022.
“Kalau berpikir seperti Papua yang ketika disahkan 3 Provinsi baru, mereka sudah pemetaan alokasi anggaran dan telah terbagi jadi sudah APBD. Tapi kalau Papua Barat untuk Papua Barat Daya kita tunggu. Yang jelas, dalam alokasi pembiayaan 2023 masih menghitung daerah yang menjadi bagian Papua Barat Daya,” jelas Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek, S.H.,M.M saat dikonfirmasi awak media usai menghadiri pelepasan kontingen tim Porwanas PWI Papua Barat di Aston Niu Manokwari, Jumat (18/11/2022) malam.
Dikatakan Kepala Bappeda Papua Barat itu, bahwa pihaknya belum mendapat petunjuk atau radiogram dari Pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran untuk Provinsi PBD dari provinsi induk.
Hanya mendapat informasi melalui media masa terkait Mendagri akan melantik Pj Gubernur PBD sebagai simbol pemerintahan daerah otonomi baru di indonesia itu mulai berjalan.
“Di media mengatakan Mendagri minggu depan sudah melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya. Nah, apakah pelantikan Penjabat Gubernur itu otomatis dengan split alokasi anggaran yang ada wilayah Papua Barat Daya itu sendiri atau pemekaran daerah baru provinsi induk memberikan operasional? Itu yang sedang kami siapkan, kemudian akan didukung 6 daerah bawahan PBD,” ujarnya.
Dance mengakui bahwa alokasi anggaran Papua Barat masih kurang ketika mengikuti seperti di 3 Provinsi Papua yang sudah punya pemetaan alokasi anggaran dan sudah terbagi.
“Yang kita siapkan Rp5 milyar nanti dibantu 6 Kabupaten/ Kota daerah bawahan jadi total Rp35 milyar untuk operasional Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
KENN
