Kodam XVIII Kasuari dan SKK Migas – KKKS Teken PKS Dukung Pemerintah Kawal Pembangunan

Kodam XVIII Kasuari SKKK Migas Pamalu Teken PKS
Momen penandatanganan kesepakatan PKS antara Kodam XVIII dengan SKK Migas - KKKS Pamalu, di Hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (12/1/2023) ? Foto : SKK Migas Pamalu

Koreri.com, Sorong – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos langsung merespon pesan Panglima TNI dalam rangka mendukung Pemerintah mengawal pembangunan.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XVIII Kasuari dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (12/1/2023).

Teken kesepakatan PKS Non Pengamanan dalam mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Infrastruktur dan Kesehatan, difokuskan pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam XVIII Kasuari.

Pangdam didampingi Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Wawan Erawan, SE, MM., dan Danrem 182/Jazira Onim, Kolonel Infanteri Hartono, S.I.P.

Hadir dari pihak SKK Migas, Kepala Perwakilan Wilayah Papua-Maluku (Pamalu) Subagyo. Ia didampingi Kepala Departemen Humas Wilayah Pamalu Galih Agusetiawan.

Turut hadir pula, Asintel Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Andi Gus Wulandari S.I.P., Asops Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Ade David Siregar S.I.P., Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Tamimi Hendra Kesuma. S.H., M.A.P., M.Han., bersama para pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai operator kegiatan hulu migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Mengawali sambutan, Kepala SKK Migas Pamalu Subagyo menyampaikan kesepakatan ini merupakan buah dari hasil kerja sama, melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama KKKS di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, hingga menghasilkan sebuah komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

“Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tandasnya.

Subagyo menambahkan, SKK Migas adalah institusi pemerintah yang seirama dengan fungsi TNI menjaga kedaulatan dalam kerangka NKRI juga dibebankan tugas oleh Pemerintah RI untuk menghadirkan kedaulatan energi sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia.

“Yaitu targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030,” sambungnya.

Sebagai penutup, Subagyo menyampaikan bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan yang disepakati ini adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka stunting.

Hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus dalam upaya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “High Risk High Return”.

Sementara itu, Pangdam dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas baik Deputi Dukungan Bisnis maupun SKK Migas wilayah Pamalu atas proses sinergi dan saling berkolaborasi di daerah,  sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah pusat melalui penandatanganan kesepakatan PKS hari ini.

“Untuk menjawab tantangan di lapangan, perlu memaknai filosofi bahwa sesuatu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan instan, tetapi matang dalam berproses dan saling menyempurnakan, hingga proses hari ini dapat terjadi,” ungkapnya.

Pangdam juga menegaskan bahwa PKS non keamanan inilah yang menjadi roh dari keamanan yang sejati, karena secara fisik tidak terlihat tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita bersama terus mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik,” tandasnya.

Pangdam menambahkan pula bahwa dengan dukungan sinergi pembinaan teritorial ketahanan wilayah yang melibatkan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di setiap wilayah Korem dan Kodim, akan meminimalisir gangguan keamanan. Sehingga citra positif investasi dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa, dengan kelancaran operasional industri Hulu Migas di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan terjaga.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS oleh Pangdam Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos dan Kepala SKK Migas Pamalu Subagyo. Giat ditutup dengan sesi foto bersama.

AND

Exit mobile version