as
as
as

BEM Unipa Minta Pendidikan dan Kesehatan Gratis Harus Terealisasi

WhatsApp Image 2023 03 01 at 20.05.53
Pertemuan Ketua Frakasi Otsus dengan mahasiswa

Koreri.com, Manokwari – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua meminta kepada Ketua Fraksi Otsus (KFO) DPR Papua Barat agar mendorong penggunaan dana otonomi khusus untuk merealisasikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi generasi muda asli papua.

Penegasan aspirasi ini diterima Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat saat gelar pertemuan dengan Presiden Mahasiswa Universitas Papua Yuliance Fanataf yang didampingi Wapremas Fadli Rumakey, Sekjen Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian Yonatan Makai, Mentri hukum dan HAM mahasiswa Unipa Milyus Tabuni.

as

Mentri Kominfo Mahasiwa Unipa Daud Sawen, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Agus Nahabial bersama anggotanya Ferdi Derebi, Mentri lingkungan hidup Hendrik wagarefe, Sekjem BEM Unipa eptinus Asiti, anggota Bem F-TPP Lusiana Heatubun, Sekjen Menlu mahasiswa Susi Sartika dan Gubernur Mahasiswa FTPP Rina Susanti.

Pertemuan BEM Universitas Papua bersama pengurusnya dengan Ketua Fraksi Otsus George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si berlangsung di Kantor DPR Papua Barat, Rabu (1/3/2023).

Melalui telepon selulernya, Ketua Fraksi Otsus George Dedaida menjelaskan bahwa aspirasi yang diterima yaitu, persoalan biaya pendidikan terkait dengan SPP bagi mahasiswa dan tingkat SMA harus digratiskan kepada anak-anak papua.

“Juga mahasiswa minta biaya kesehatan harus digratiskan, kemudian dibangun gedung belajar bagi mahasiswa fakultas teknik dan fakultas pertambangan minyak,” ujarnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa juga minta agar produk hukum yang berkaitan dengan Otsus, baik itu Undang-undang, peraturan pemerintah dan perdasi dan perdasus agar segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Dedaida mengapresiasi cara penyampaian aspirasi secara intelektual yang disampaikan BEM Unipa kepadanya, hal ini dinilai sangat bermartabat.

Ketua komisi I DPR Papua Barat itu berjanji akan memproses aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan mendorong melalui mekanisme dewan.

“Aspirasi mereka segera ditindaklanjuti melalui komisi terkait agar dilakukan FGD bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, yang jelas dalam lampiran 106 telah menggratiskan anak-anak papua dari usia dini hingga perguruan tinggi,”pungkasnya.

KENN

as

as