Koreri.com, Dobo – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023, yang bertempat di Gedung Kesenian Sitakena Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu (29/3/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam sorotan tema : “Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Menuju Satu Data Provinsi Maluku”.
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dr. Johan Gonga yang ditandai dengan pemukulan gong.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus F. L. Renwarin, yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru, Kepala Dinas kominfo Kabupaten/Kota atau yang mewakili, jajaran pejabat dan staf Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota, Stakeholder, beserta unsur terkait lainnya.
Adapun narasumber dalam Forum OPD tersebut, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo Bambang Dwi Anggono secara virtual, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Asep Riyadi dan Pejabat dari Bappeda Maluku yang hadir secara langsung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Renwarin, mengapresiasi Bupati dan seluruh jajarannya yang telah menerima Forum OPD di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Saya mengharapkan kepada seluruh jajaran OPD Kabupaten Kota se-Maluku untuk mensinkronkan Program Kegiatan Dinas Kominfo terutama dalam penguatan jaringan telekomunikasi, serta penguatan Satu Data Indonesia Maluku, yang nantinya dapat diperoleh informasi data yang akurat, sehingga menjadi bahan dalam penyusunan statistik sektoral di Provinsi Maluku,” ucapnya.
Gubernur mengharapkan agar forum ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan informasi sehingga menguatkan kinerja pemerintahan terutama pada jajaran Dinas Kominfo, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Ditempat yang sama, Bupati Aru dalam sambutannya, mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas, Sekertaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Se-Maluku serta para peserta di Bumi Mutiara Indah Cendrawasih Lestari.
Mantan Dirut RSUD Dobo ini mengatakan, Dalam upaya peningkatan layanan publik dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik di era digitalisasi saat ini, sangat dibutuhkan konektivitas melalui jaringan telekomunikasi merupakan suatu kebutuhan mendasar.
“Di Kabupaten Kepulauan Aru, Pembangunan infrastruktur dan konektifitas melalui jaringan telekomunikasi telah dibangun di hampir Sebagian besar wilayah ini.
Pembangun tower BTS sebanyak 121 unit di 117 Desa, dapat kami rincikan sebagai berikut: BTS Telkomsel 24 Unit, BTS Merah Putih 2 Unit, dan BTS USO BAKTI 95 Unit. Kedepan akan kami upayakan hingga Pulau-Pulau Kecil terluar harus dibangun Tower BTS,” ungkapnya.
Terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,Bupati mengatakan hal itu telah menjadi upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat serta merupakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, muda diakses dan dapat dibagi serta dipergunakan antar instansi pusat dan daerah.
“Guna mengimplementasikan Amanat Perpres tersebut, maka kami Pemerintah Daerah telah melakukan studi tiru di Kabupaten Jembrana Bali. Semuanya ini kami laksanakan guna mewujudkan pelaksanaan ARU SATU DATA,” tambahnya.
Dikatakannya, menjadi harapan bersama dengan adanya pelaksanaan forum OPD Dinas Kominfo Se-Maluku ini, bisa menghasilkan program kerja dan kegiatan sekaligus evaluasi hasil rekomendasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya bisa menjawab tantangan kedepannya sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melalui zoom, Hadi Basalamah, memberikan apresiasi dan mensupport penyelenggaraan forum OPD Dinas Kominfo lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, terkait dengan peran kominfo dalam meningkatkan tata Kelola pemerintahan di Provinsi Maluku.
“Saya mengharapkan melakui Forum ini, bisa dihasilkan program-program inovatif, berbasis pada percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku di dalam era digitalisasi ini. Karena hal ini juga sesuai dengan Harapan Gubernur Maluku, melalui 7 program Prioritas dan 9 Kegiatan unggulan, yang di dalamnya terdapat pembangunan yabg berbasis pada digitalisasi,” harapnya.
Hadi Basalamah menyampaikan, Sentuhan digital harus dilakukan, dengan Smart Office, karena digitalisasi penting untuk memperpendek rantai birokrasi.
“Melalui Kerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional, bagaimana mengelola smart office, dengan melakukan digitalisasi pada seluruh proses administrasi di Pemerintahan bisa jalan, dan Saya yakin, Kadis Kominfo dan jajaran di Provinsi, bisa disupport dengan Kominfo Kabupaten/Kota karena ini harus terintegerasi dalam satu sistem yang bekerja di dalam jaringan informasi menjadi penting,”katanya
Sementara terkait blank spot, ini menjadi penting karena berdasarkan Arahan Gubernur, karena jaringan menjadi akses utama.
“Yang menjadi harapan besar saya dan saya yakin Kadis Kominfo Provinsi Maluku selalu mendukung dan mensupport, melakukan interaksi kepada publik, serta filterisasi terhadap pemberitaan yang mendiskreditkan pemerintah, disinilah Diskominfo sebagai representasi pemerintahan harus berperan secara utuh dan komprehensif, tidak lagi berbasis pada paradigma lama yang berbasis pada sektoral.” tegasnya.
Ia berharap, peran di Industri 4.0, tentang tim Siber, dianggap sangat penting, karena berdasarkan SK Gubernur No.28 Tahun 2021 Provinsi Maluku mempunyai Tim Siber, yang turut melibatkan stakeholder baik internal maupun eksternal.
“Tim Siber ini penting untuk lebih mengoptimalisasikan dan harus terintegerasi dengan Kominfo di 11 kabupaten kota, sehingga format di tim siber bisa tepat sasaran, tepat pembinaan dan hasilnya bisa jauh lebih baik,” tandasnya.
Sementara Anggono pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, merupakan hal baru dan cukup revolusioner di tahun 2022-2024, dan menjadi hal krusial yang sangat penting untuk diperhatikan.
“Oleh karena itu melalui Forum OPD Dinas Kominfo di saat ini, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan SPBE baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan pertunjukan Tarian Pangkur Sagu, dan nyanyian dari Paduan Suara Thegrasia.
Pada Kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Cinderamata dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku kepada Bupati Kepulauan Aru.
BKL
