Koreri.com, Manokwari – Komisi I DPR Papua Barat temukan penyerapan proyek di Pemerintah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 masih sangat minim, hanya berkisar 22 persen dari 72 pekerjaan baru namun 62 ditayang namun kekurangan dokumen persyaratan tender
Kemudian masih lagi 10 OPD yang belum masukan dokumen program pekerjaan ke ULP di Biro Pekerjaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Papua Barat.
Penyerapan ini terungkap pada saat rapat dengar pendapat (RDP) rutin antara komisi I DPR Papua Barat dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Sogun Aston Niu Manokwari, Senin (19/6/2023).
Ketua komisi I DPR Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa (20/6/2023) mengatakan, OPD yang proyeknya mengalami kekurangan untuk segera melengkapi administrasi tersebut supaya ditayang 72 paket pekerjaan.
“Kita berharap supaya ditenderkan, sekarang sudah bulan Juni, waktu berjalan cepat kapan nanti kerja, belum lagi cuaca mempengaruhi, soalnya akan mempengaruhi penyerapan anggaran,”kata George Dedaida.
Apalagi lanjut ketua fraksi Otsus itu mengatakan berkaitan dengan pekerjaan fisik tidak boleh lama tendernya dan sudah harus jalan penyerapannya agar ada peningkatan.
Untuk meningkatkan penyerapan tender proyek maka komisi minta kepada pemerintah provinsi Papua Barat pengadaan server baru khusus, supaya jangan lagi sewa server dan benweits.
“Dengan ada server baru itu banyak hal dibuat disitu, tidak ada halangan lagi ketika dilakukan tender proyek pekerjaan,” jelasnya.
KENN
