Koreri.com, Ambon – Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) dan Kalibrasi Maluku mendapatkan pendampingan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penyiapan anggaran dan tenaga termasuk rencana pengadaan kalibrasi untuk pemeriksaan alat-alat kesehatan.
“Saat ini kami belum memiliki kalibrasi untuk menentukan peralatan medis yang digunakan apakah baik dan memenuhi standar atau tidak,” kata Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku dr Dony Rerung di Ambon, Kamis, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Rovik Aqbar Afifudin.
Menurut dia, penyiapan tenaga ini guna mendukung pengoperasian kalibrasi alat kesehatan yang akan diberikan oleh Kemenkes.
Ia mengatakan pengoperasian peralatan medis seperti ini juga perlu didorong dengan anggaran serta tenaga yang memadai sehingga Balai Labkes dan Kaibrasi alat kesehatan Maluku dibantu Kemenkes menjadi penguji kalibrasi.
Hampir semua alat-alat kesehatan itu, kata dia, ada pada berbagai puskesmas yang teregistrasi 226 unit sejak 2022 di seluruh Maluku dan juga termasuk rumah sakit yang ada.
“Kalau alat kesehatan di puskesmas dan alat kalibrasinya ada pada kita tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari berbagai rumah sakit,” kata Dony Rerung.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary mengatakan, pihaknya menyambut positif upaya Pemerintah membantu Balai Labkes dan Kalibrasi di daerah ini karena akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan memadai.
“Masyarakat tidak perlu ke luar daerah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check up) dengan biaya relatif mahal, karena pemeriksaan kesehatan di balai hanya Rp200.000, jadi sangat murah dan terjangkau,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV Rovik Aqbar Afifudin mengharapkan realisasi bantuan kalibrasi dari kementerian ini bisa segera terwujud. Dengan begitu, balai ini bisa menjadi pusat kalibrasi dan pusat pemeriksaan kesehatan.
“Pasarnya jelas untuk peningkatan PAD, karena anggota DPRD saja setiap tahun melakukan medical check up, sehingga anggaran daerah yang dialokasikan untuk kegiatan ini bisa kembali ke daerah melalui pemeriksaan kesehatan,” katanya.
Rovik menambahkan pula, selain anggota DPRD dan alat kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit masih ada banyak perusahaan seperti di bidang katering dan air minum yang bisa melakukan pemeriksaan produk di balai tersebut.
ANT
