Koreri.Com, Bintuni – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat melaksanakan agenda kunjungan komisi dalam daerah, setelah menetapkan APBD Perubahan tahun 2023.
Komisi V DPR Papua Barat (PB) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam kunjungan yang dilaksanakan selama 5 hari itu, Komisi V meninjau sejumlah fasilitas daerah yang ada di wilayah itu.
Wakil Ketua DPR PB H. Saleh Siknun, S.E dalam keterangan persnya mengatakan RSUD Teluk Bintuni ini menjadi lokasi pertama yang ditinjau.
“Ada beberapa yang akan kami tinjau dan yang pertama kita lakukan pertemuan di Rumah Sakit Teluk Bintuni. Dan disitu kami telah melihat bahwa ternyata ada banyak hal yang harus dibantu Pemerintah Provinsi papua Barat,” akuinya kepada Koreri.com melalui telepon selulernya, Sabtu (23/9/2023).
Saleh beralasan karena RSUD Teluk Bintuni ini memang melayani masyarakat dari sekitar 24 distrik di wilayah itu. Bahkan juga diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat daerah selatan.
“Karena dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa ada masyarakat dari Pegunungan Arfak, juga dari Fakfak yang sudah pernah dilayani oleh RSUD Teluk Bintuni,” terangnya.
Untuk itu, Komisi V DPR PB, kata Siknun, mendorong agar fasilitas kesehatan milik Pemda Teluk Bintuni ini harus dibantu baik bangunan fisiknya maupun peralatan.
“Juga dari data yang kita dapatkan bahwa memang Bintuni ini sangat potensial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan karena mereka punya jumlah tenaga medis dan dokter. Itu cukup banyak dan mereka saat ini lagi menyiapkan pelayanan untuk cuci darah. Ini yang kita temukan di RSUD Bintuni,” bebernya.
Komisi V DPR PB pun mendorong eksekutif untuk mengalokasikan anggaran di APBD 2024.
“Jadi kami berharap provinsi bisa membantu dalam APBD 2024 ini sehingga RSUD Bintuni ini semakin maju dalam pelayanan kesehatan yang mayoritas penduduknya orang asli Papua,” tandasnya.
KENN
