Koreri.com, Jayapura – Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP YPK) di Tanah Papua mengumpulkan 21 kepala sekolah YPK mulai dari jenjang PAUD-TK hingga SMA/SMK se kota Jayapura.
Hal itu dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja para kepala sekolah YPK, khususnya dalam penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada masing-masing sekolah yang dipimpin.
Rapat evaluasi berlangsung di kantor YPK Papua, Rabu (4/10/2023).
Rapat dipimpin langsung Ketua BP YPK Joni Y. Betaubun.
Turut mendampingi Ketua Dewan Kehormatan YPK Christina Luluporo, Direktur Eksekutif YPK Christin Widiastuti, pengurus YPK lainnya, serta dihadiri Sekretaris dan Wakil Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua.
Betaubun yang dikonfirmasi menyebutkan, dalam rapat tersebut penekanannya lebih banyak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga terkait dengan Kurikulum Merdeka Belajar.
“Harapan kita, meskipun kepala sekolah itu sudah lama mengabdi, tetap saya minta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kita juga lagi mengevaluasi kerja-kerja kepala sekolah, sehingga harus berinovasi, tetapi juga implementasi Kurikulum Merdeka harus dilakukan,” terangnya.
Dikatakan, untuk mengukur siapa yang layak menjadi kepala sekolah, bukan dilihat dari siapa dia. Tetapi yang terpenting lanjut pira yang akrab disapa JB ini, kepala sekolah punya kemauan untuk bekerja dan berinovasi, demi kemajuan sekolah, dengan mengatur manajemen sekolah yang baik.
“Kepala sekolah yang baik itu, harus datang sebelum guru datang dan pulang setelah siswa pulang. Itu yang namanya kepala sekolah yang melayani,” tekannya.
“Kita keluarga besar BP YPK di tanah Papua bersama dengan para guru, siswa dan juga BPH Sinode, kita akan jalan santai bersama dalam rangka menyambut HUT GKI ke 67,” pungkasnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif YPK Christin Widiastuti menyebutkan, pertemuan tersebut guna menggali informasi, tentang IKM di setiap sekolah.
Dikatakan, pada umumnya sekolah-sekolah YPK belum mengadakan workshop Kurikulum Merdeka.
Hal ini, kata Widiastuti, bukan hanya karena keterbatasan dana, tetapi juga panggilan-panggilan dari Pemda untuk kegiatan-kegiatan tersebut, tidak mencakup sekolah-sekolah swasta.
“Sehingga kami dari BP YPK berinisiatif, untuk melaksanakan workshop Implementasi Kurikulum Merdeka. Karena di tahun 2024, pemerintah akan mencanangkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka.” Papar Widiastuti.
Disebutkan, pihaknya tidak ingin guru-guru YPK ketinggalan dan bisa mempersiapkan administrasi, untuk melengkapi diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
Lanjut kata Widiastuti, pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat kerja untuk para kepala sekolah dengan tujuan agar mereka mempunyai kesamaan persepsi, sesuai visi dan misi BP YPK.
“Kami berupaya agar persepsi semua kepala sekolah sama dan tidak berbeda-beda. Kami sesuaikan dengan visi dan misi BP YPK. Sehingga program-program yang dituangkan oleh kepala sekolah itu sama dan bermuara pada kesuksesan BP YPK di tanah Papua,” pungkasnya.
SAV
