Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat (PB) menggelar Forum Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Tahun 2023 – 2026.
Konsulitasi dikemas dalam FGD yang diinisiasi Bappeda Papua Barat ini berlangsung di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (23/10/2023).
Kepala Bappeda PB Dance Sangkek membenarkan kegiatan FGD yang dilakukan ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Jadi kita di provinsi, satu kebijakan bukan nasional saja tapi mendunia tentang keseimbangan.
Keseimbangan dalam arti pengelolaan apa saja mulai tata kelola pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, pengelolaan lingkungan dan interaksi. Kemudian hal yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, isu gender kemudian anak dan perempuan isu lingkungan. Itu adalah bagian-bagian secara global yang mau tidak mau kita sama-sama harus memiliki komitmen bersama untuk mengelola, menjaga keseimbangan itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi awak media seusai acara pembukaan, Senin (23/10/2023).
Kaitannya dengan itu, Dance kemudian menyinggung soal adanya kesepakatan internasional yang dulu itu disebut MDGs namun sekarang SDGs.
“Jadi SDGs itu menjadi komitmen nasional untuk kita semua sama-sama karena menjaga komit dalam mengelola kebijakan untuk harus berada pada komitmen berkelanjutan. Dan sama saja dengan kita provinsi konservasi dengan Perdasi Nomor 10 Tahun 2019 Provinsi Papua Barat pembangunan berkelanjutan,” terangnya.
Dikatakan Dance, secara khusus dokumen rencana aksi ini khusus untuk bagaimana mengolaborasi indikator-indikator, sasaran, tujuan-tujuan itu yang ditetapkan secara global.
Lalu di Indonesia sudah mulai melangkah dengan Perpres Nomor 111 mengatur tentang SDGs pembangunan berkelanjutan yang diikuti dengan arahan Presiden kepada kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur, kemudian Bupati dan Walikota untuk melakukan langkah-langkah di mulai dari menyusun dokumen rencana aksinya.
“Dan rencana aksinya harus integrasi dengan RPJMD, RPJPD supaya itu menjadi satu kesatuan dalam memperkuat konsepsi pembangunan kita di daerah untuk keberlanjutan,” tandasnya.
Dance memastikan pihaknya sementara bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen rencana aksi tersebut.
“Kami Papua Barat ini termasuk provinsi yang cepat. Minggu lalu, konsultasi publik, sosialisasi, Kami sekarang tindaklanjuti dengan menyusun dokumen rencana aksi dan kita didukung mitra pembangunan kita USAID Feed, membantu dengan Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas untuk mendampingi, mengasistensi lalu kami sudah punya dokumen sudah rampung dan sekarang dibedah melalui FGD ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Fungsional Utama Abdul Latif Suaeri yang hadir pada kesempatan itu menekankan soal keseimbangan 4 pilar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, lingkungan hidup serta hukum dan tata kelola pemerintahan.
“Jadi memang persoalan-persoalan misalnya degradasi lingkungan itu sendiri Lebih banyak disebabkan oleh persoalan kebijakan. Itulah makanya tata kelola tadi. Jadi Pemerintah punya kekuatan untuk merumuskan kebijakan yang bisa menghasilkan keseimbangan dalam pembangunan itu. Itulah inti dan tujuan sebenarnya dari SDGs itu,” tekannya.
Dalam hal ini, yaitu keseimbangan antara kehidupan sosial, eksploitasi lingkungan dan ekosistem yang ada sehingga produksi seperti ekonomi itu bisa berkelanjutan.
“Hari ini produksi, besok produksi bukan besok tidak ada,” sambungnya.
Oleh sebab itu, tegas Abdul Latif, kesejahteraan juga harus berkelanjutan.
“Hari ini diproduksi, sejahterakan orang, anak cucu harus juga bisa berproduksi. Intinya disitu sebetulnya,” tandasnya.
KENN
