Koreri.com, Sorong – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI, Dr. Drs (HC) Abdul Halim Iskandar, M.Pd, membuka secara resmi pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun Angggaran 2023 bertempat di Hotel Sahid Mariat, Sorong, Rabu (15/11/2023).
Pelatihan yang ditujukan bagi para Tenaga Pendamping Desa dan Kepala Kampung dari 5 kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) itu berlangsung selama 5 hari, 13 – 17 November 2023.
Menteri dalam wawancaranya dengan awak media menekankan bahwa pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping sehingga bisa professional. Dengan begitu upaya-upaya pendampingan pun bisa menjadi lebih berkualitas dan lebih maksimal.
“Dan diharapkan pula adalah dampak kepada terjadinya percepatan pembangunan terutama di desa-desa,” harapnya.
Menteri menegaskan pula, bahwa ujung tombak pembangunan Indonesia adalah desa. Dan ketika desa-desa ini maju dan berkembang dalam sebuah proses membangun diri maka itu akan mempercepat juga pembangunan di Indonesia.
Diakuinya, dua hal yang selalu menjadi tantangan dalam pembangunan adalah kemiskinan dan kebodohan.
“Maka target utamanya adalah bagaimana melakukan pengentasan atau pembebasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Menteri berharap pendamping desa harus selalu menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah desa tetapi juga untuk kepentingan warga masyarakat.
“Karena tugas utama kita adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, ini dua hal yang tidak akan pernah berhenti. Pembangunan tidak akan berhenti sampai kapanpun karena negara maju pun tetap memikirkan pembangunan.
Begitu pula jika berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, maka itupun tidak akan pernah berhenti.
“Karena pentingnya pemberdayaan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses pengawasan terhadap hasil-hasil pembangunan juga itu penting, Supaya apa? Transparansi penggunaan dana desa semakin meningkat karena warga desa terlibat,” cetusnya.
Terkait dengan kepala desa yang rentan terhadap korupsi, Menteri menekankan soal transparansi.
“Tentu kita harapkan transparansinya ditingkatkan dan warga dilibatkan. Maka saya yakin tidak ada lagi kesempatan untuk korupsi karena semua warga tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kalau semua warga tahu, dan itu sangat mungkin di desa maka tidak ada lagi peluang untuk korupsi,” tandasnya.
Menteri juga memastikan honor atau gaji para kepala desa dan perangkatnya akan disatukan dengan dana desa agar mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran.
ZAN
