Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar apel gabungan kesiapsiagaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Apel yang melibatkan TNI-Polri, ASN dan penyelenggara Pemilu dan Bupati Se-Provinsi Papua Tengah digelar dalam rangka menciptakan Pemilu damai.
Penjabat Gubernur Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan perkembangan dinamika sosial politik belakangan ini telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Beberapa gejala yang nampak ke permukaan, seperti munculnya berbagai bentuk peristiwa konflik, masuknya paham dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila, aksi separatis dan aksi terorisme, permasalahan kerukunan umat beragama, tantangan ekonomi serta dinamika sosial masyarakat lainnya yang dapat berdampak pada terjadinya gangguan yang cenderung mengarah kepada instabilitas NKRI,” ungkapnya dalam apel yang digelar di lapangan Kodim 1705/Nabire, Rabu (24/1/2024).
Selain itu, salah satu hal penting yang perlu menjadi atensi atau perhatian bersama adalah agenda nasional yakni pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024. Pemerintah pusat bersama DPR RI dan penyelenggara Pemilu telah sepakat menetapkan pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilukada serentak pada tanggal 27 November 2024.
Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.128.844 pemilih, yang tersebar di 4.484 TPD.
Ribka Haluk menegaskan khusus Papua Tengah sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia, ini merupakan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan.
Tentunya hal ini merupakan sejarah dan hajat besar yang akan menentukan masa depan Provinsi Papua Tengah dalam lima tahun kedepan, sehingga menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka menyukseskannya.
Pada 17 Januari 2023 di acara pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia, Presiden Joko widodo pada sambutannya menyampaikan agar stabilitas politik dan keamanan menuju 2024 betul-betul dijaga sehingga situasi tetap kondusif.
“Lalu pemerintah dan pihak keamanan harus mampu memetakan potensi kerawanan menjelang pemilukada serentak 2024 dan pemerintah dan pihak keamanan harus memiliki sensitifitas guna mendeteksi permasalahan yang ada di lapangan,” jelasnya.
Melalui atensi Presiden tersebut, lanjut Ribka Haluk, tentunya juga harus ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai langkah-langkah baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dijelaskan dalam dinamikanya, terdapat berbagai tantangan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024 antara lain politik identitas, money politik, ujaran kebencian dan hoax, netralitas ASN, potensi konflik pendukung antar paslon, sengketa hasil pemilu serta situasi lainnya yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024.
“Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan Bawaslu (sebelum dibentuk DOB di Papua), wilayah Tanah Papua masuk dalam kategori rawan sedang. Selain itu dalam IKP Kabupaten/kota beberapa daerah di wilayah Papua Tengah masuk dalam kategori rawan tinggi seperti di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire,” katanya.
Maka dari itu, Ribka Haluk mengharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Penyelenggara Pemilu saja, akan tetapi juga Pemerintah pusat dan Pemda serta aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan.
”Melalui apel ini juga saya harapkan, agar kita dapat meningkatkan kolaborasi bersama dalam rangka mendukung sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak yang damai dan aman tahun 2024,” tutupnya.
TIM
