Koreri.com, Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka Rekrutmen calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2024.
Teken berlangsung di aula Mapolres Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin (3/6/2024).
Penandatanganan NPHD dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. dan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM.
Turut hadir, Pj. Sekda Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si, Karo SDM Polda Papua Kombes Pol. Sugandi, S.I.K., M.Hum, Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, S.H., S.I.K., dan Kapolres Mappi, AKBP Yustinus S. Kadang, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan Mabes Polri sudah menyetujui untuk Rekruitmen Bintara Polri di Polda Papua sampai dengan 2028 sebanyak 10.000 orang.
Tentunya dengan adanya kebijakan tersebut, pihaknya akan sering melakukan evaluasi untuk kesiapan Polda Baru di 3 DOB yang rencananya di tahun 2025 akan dimulai mekarkan.
“Saya berharap rekrutmen sebanyak 4.000 Bintara tahun 2024 sampai dengan 2025 bisa menambah pemenuhan DSP Polda Papua untuk pembentukan 3 Polda Baru, yang tentunya ini akan berdampak pada percepatan pemekaran Polda Baru,” ucap Kapolda Papua.
“Saya harapkan di tahun 2028 tidak ada lagi yang minta pindah karena kita sudah mulai dari sekarang menerapkan pola rekruitmen OAP dengan kriteria yang sudah kita tentukan sendiri,” harapnya.
Kapolda juga berharap bahwa nantinya ada masukan-masukan dari Pj. Gubernur Papua Selatan untuk pola Rekruitmen Polri yang lebih baik kedepannya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Papua Selatan yang sudah bekerjasama untuk rekruitmen ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Selatan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua atas inisiasi Rekruitmen Polri khusus OAP secara besar-besaran.
Ia menilai program ini sangat baik untuk jangka panjang.
“Semoga NPHD ini bisa bermanfaat maksimal bagi anak-anak yang mengikuti seleksi Bintara Polri dan nantinya jika sudah berdinas bisa melayani masyarakat di Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Selatan,” pungkasnya.
TIM