Koreri.com, Sorong – Kunjungan Komisi II DPR RI di Papua Barat Daya (PBD) pada 27 Mei 2024 lalu mengungkap sejumlah fakta.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam kunjungannya menyampaikan pernyataan bahwa rencana pembangunan kantor Gubernur nihil progres. Malah stadion Wombik yang di “Cat Bagus”.
Pernyataan ini kemudian semakin diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri.
“Untuk Papua Barat Daya, saya terus terang minta maaf kalau sampai ada hal yang kurang menyenangkan,” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Pernyataan Komisi II dan Kemendagri ini kemudian menciptakam kegaduhan di kalangan publik Papua Barat Daya.
Menurut saya, berpandangan bahwa pernyataan Komisi II dan Kemendagri ini membuat Gaduh dan saling menyalahkan sesama pemerintah pusat dan daerah.
Pertanyaannya, bukankah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum memiliki DPR diawasi langsung oleh Komisi II dan Kemendagri ?
Penjabat Gubernur PBD kini memasuki tahun kedua dan selama ini, kunjungan Komisi II, kunjungan Kemendagri bahkan Wakil Presiden sebagai Kepala Badan Percepatan Pembangunan Papua melakukan monitoring dan evaluasi ke PBD.
Dalam monitorong dan evaluasi itu apa saja yang dimonitor dan dievaluasi ? Kok, Mengapa baru sekarang Komisi II dan Mendagri menyalahkan Pj. Gubernur Papua Barat Daya ?
Harusnya dalam kunjungan monitoring dan evaluasi itu, Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Komisi II membicarakan apa kendala, hambatan dan tantangan pembangunan di DOB PBD. Apa solusi bersama yang bisa di kerjakan bersama-sama ?
Secara etis, Pj Gubernur PBD berada dibawah pengawasan langsung Kemendagri dan Komisi II. bahkan monitoring Intens dilakukan
Saran kami jangan buat bingung masyarakat dengan saling melempar tanggung jawab.
Apalagi sebagai hirarki pemerintahan ini kurang elok. Harus ada kerjasama, sinergi dan kolaborasi.
Bukan saling menyalahkan yang kemudian buat gaduh publik Papua Barat Daya !!!
)* Penulis adalah Calon Anggota DPD RI Terpilih, Tokoh Intelektual dan juga Tim Panja Pemekaran PBD
