Koreri.com, Ambon – Cuaca ekstrem yang melanda Maluku beberapa waktu belakang ini membuat sejumlah ruas jalan dan jembatan rusak.
Ruas jalan tersebut diantaranya jalan penghubung Namlea, Kabupaten Buru dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.
Kemudian Jembatan Kawanua, yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, serta ruas jalan maupun jembatan lainnya berstatus Provinsi.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Maluku melalui Komisi III kemudian memanggil mitra terkait, baik itu Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) guna mempertanyakan hal tersebut, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di lokasi terdampak bencana.
“Rapat kita dengan mitra berkaitan bencana yang belakangan ini terjadi. Minggu kemarin kita sudah turun langsung ke beberapa titik bencana di pulau Buru, oleh karena itu kita memanggil mitra untuk menindaklanjuti,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri usai rapat bersama di ruang paripurna, rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (16/7/2024).
Dikatakan, dari hasil pengawasan yang dibahas bersama mitra, Komisi III menganggap ambruk jalan maupun jembatan yang terjadi pada sejumlah daerah disebabkan karena perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak matang. Bahkan tidak ada koordinasi yang baik antar instansi terkait, sehingga dampak cuaca ekstrem tidak bisa terkendali.
“Memang cuaca beberapa waktu belakang ini agak ekstrem, walaupun tadi dalam rapat saya sampaikan ini bukan baru pertama kali terjadi di Maluku, dan bukan ter ekstrem yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010 debit air jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Ini disebabkan perencanaan pembangunan tidak matang, tidak terkoordinasi lintas sektor balai sungai dan balai jalan, maka dampak dari cuaca ekstrem tidak bisa terkendali dengan baik,” tuturnya.
Lanjut Fauzan, tidak matangnya pembangunan dapat terlihat dari ambruknya Jembatan Kawanua. Dimana jarak dari Check Dam atau bendungan cukup jauh dari jalan. Alhasil debit air tidak terkendali. Begitupun dengan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
“Makanya kita tadi tekankan kepada mitra untuk adanya koordinasi, sehingga perencanaan pembangunan tidak parsial, begitu juga bencana yang terjadi tidak signifikan,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut ungkap Fauzan, Komisi III telah mendesak mitra untuk melakukan penanganan awal terhadap lokasi terdampak bencana, sehingga akses transportasi, terutama distribusi bahan pokok dapat berjalan dengan baik.
“Kita tahu bencana yang terjadi itu dampaknya ke sektor-sektor kehidupan masyarakat, seperti di Buru Selatan harga minyak naik, begitu juga bahan pokok, begitu juga di Werinama, Siwalalat, Kabupaten SBT dimana terjadi kelangkaan bahan pokok. Itu yang kita tekankan agar dapat segera dilakukan penanganan,” tandasnya.
Fauzan berjanji, ia bersama anggota Komisi lainnya akan melakukan pengawasan lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat, guna memastikan infrastruktur terdampak bencana sudah tertangani.
JFL
