Koreri.com, Timika – Persoalan krusial yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah saat ini yakni ketimpangan bidang pendidikan antara wilayah pesisir dan pedalaman dengan wilayah kota.
Hal itu diakui Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui di GOR Futsal jalan Poros SP II SP V, Sabtu (20/7/2024).
Dikatakan, kualitas pendidikan wilayah pesisir dan pedalaman masih sangat rendah, sangat berbeda jauh dibanding daerah kota.
“Akibatnya, banyak anak di usia yang seharusnya sudah bisa membaca tapi masih belum bisa,” bebernya.
Bupati Rettob kemudian mengungkapkan, beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
Salah satunya adalah fasilitas dan juga kekurangan tenaga pendidik. Contohnya jumlah kelas ada enam tapi guru hanya empat orang.
“Bagaimana mungkin guru fokus mengajar murid sebanyak itu, minimal satu kelas satu guru. Sementara di kota-kota, malah setiap mata pelajaran gurunya berbeda-beda,” sambungnya.
Dikemukakan, untuk memajukan pendidikan perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak.
Beberapa waktu lalu, saat menjadi Pelaksana tugas Bupati, dirinya pernah menggagas program 3M (Membaca, Menulis, Menghitung) untuk SD. Namun, program itu sudah tidak dilanjutkan lagi.
“Kita bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya dan sekarang hubungan itu sudah diputuskan. Saya tidak tahu kenapa, sekarang saya tegaskan program ini harus lanjut,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Rettob pernah mendengar ada bantuan dari UNICEF terkait program 3M, namun anehnya malah ditolak Pemda Mimika.
“Kita tidak membayar UNICEF dan justru mereka membantu kita secara gratis. Apa saya tidak sakit gigi sebagai Bupati? Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum,” herannya.
Bupati Rettob menekankan, bahwa hal ini menjadi tugas Pemerintah kabupaten, mengidentifikasi sampai tingkat paling bawah.
“Makanya saya gaungkan pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota. Bukan infrastruktur saja, melainkan pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan segala macam,” katanya.
Bupati Rettob juga menambahkan dimasa kepemimpinannya, ia meminta kepada Bapeda agar membuat potret IPM di semua distrik dan kampung, usia harapan hidup, serta pendapatan bruto setiap distrik hingga kampung.
Ia tak menampik jika IPM di Kabupaten Mimika secara umum memang tinggi sekitar 73 persen lebih, tapi itu hanya di kota.
“Potret itu harus ada sehingga menjadi modal bagi pemerintah. Selanjutnya membangun titik-titik mana yang dirasa kurang karena kita belum melihat sampai di tingkat paling bawah atau di kampung. Saya minta Bappeda menghitung secara rinci angka kemiskinan, kecerdasan dan juga angka usia harapan hidup,” pungkasnya.
TIM
