Koreri.com, Sorong – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertempat di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa (30/7/2024).
Salah satu narasumber yang dihadirkan yaitu Abhan, SH yang tak lain adalah mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017- 2022.
Abhan yang ditemui awak media seusai pembukaan, menegaskan ASN maupun peserta Pemilu harus benar-benar tahu menempatkan dirinya.
“Jadi yang harus dilakukan adalah ASN itu sendiri harus menjaga netralitasnya, begitu juga dengan peserta Pemilu lainnya. Karena juga tidak adil kalau ASN kemudian diminta sepihak untuk dia netral, sementara peserta Pemilu lainnya kemudian juga tidak kita himbau, tidak kita larang untuk tidak menarik mereka dalam kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Abhan mengingatkan bahwa kedua belah pihak harus bisa mandiri.
“Artinya ASN-nya juga harus mandiri untuk tidak demi berpolitik ikut terlibat, itu politik praktis. Tetapi peserta Pemilu atau Pilkada, juga partai politik hingga tim kampanye untuk tidak menarik-narik ASN untuk berkancah di politik praktis,” imbuhnya.
Karena, nantinya pada hari pemungutan suara ASN ini akan menentukan hak pilihnya dibilik suara.
“Tetapi dalam proses-proses ini tetap dibiarkan ASN untuk bisa menjadi pelayan publik yang adil yang melayani publik, semua sama dan tidak diskriminasi serta tidak ada keberpihakan kepada pasangan calon tertentu maupun pada partai Politik tertentu,” sambungnya.
Hal ini, bagi Abhan, yang tentunya harus dibangun terlebih dahulu.
“Jadi peserta Pemilu untuk tidak menarik-naik ASN ke dalam ranah politik praktis. Tetapi ASN juga jangan menceburkan diri ikut terlibat dalam politik praktis. Saya kira dua-duanya harus ada komitmen. Karena kalau dua-duanya tidak ada komitmen, maka agak repot gitukan,” bebernya.
Disinilah pentingnya kehadiran Pengawas Pemilu untuk menjaga itu biar dua-duanya sama-sama netral.
“Dengan kenetralan itu, mudah-mudahan Pilkada bisa damai, publik terlayani oleh kerja-kerja ASN sebagai pelayan publik. Partai politik ya berkampanye secara fair, luber dan jurdil dengan berkompetisi secara fair, sampaikan visi misi mereka. Soal hak pilih kan tidak ada yang tahu atau rahasia karena yang tahu hanya ketika ASN itu mencoblos di bilik suara,” tandasnya.
Abhan secara khusus juga meminta ketegasan Bawaslu dalam penanganan perkara kaitan dengan Pilkada.
“Ada waktu-waktu tertentu di momen tertentu Bawaslu harus tegas dan juga harus menegakkan aturan mainnya. Karena menurut saya aturan-aturan ASN itu juga jelas, ada sanksi administrasi juga ada sanksi etik internalnya bahkan sampai sanksi pidana,” pintanya.
Karena bagi Abhan, yang dibutuhkan penyelenggara adalah ketegasan untuk menegakkan aturan manakala ada pelanggaran dalam tahapan-tahapan pilkada baik dilakukan oleh individu ASN maupun dari peserta Pilkada itu sendiri.
“Jadi kuncinya ada di penegakan hukum, bisa pidananya atau administrasi untuk membuat efek jera,” tegasnya.
Abhan kemudian menyinggung saat kepemimpinan dirinya di periode 2017 – 2022, dimana pihaknya kala itu banyak mengeluarkan rekomendasi hingga diskualifikasi sejumlah paslon terutama dari incumbent.
“Jadi ada ketentuan pejabat Bupati/Walikota itu kan dilarang membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan dirinya. Beberapa bulan sebelum penetapan dilarang membuat mutasi dan sebagainya, itu dilanggar. Maka ada beberapa kabupaten/kota yang terbukti kami rekomendasi untuk diskualifikasi. Ada yang dieksekusi oleh KPU,” bebernya.
Yang kedua, Abhan menyinggung kasus di bandar Lampung dimana adanya money politik yang dilakukan secara TSM dan penggalangan oleh salah satu paslon.
“Dan itu kami putuskan diskualifikasi untuk pasangan calon yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan dan itu membuat efek jera waktu itu,” cetusnya.
Abhan pun tak lupa berpesan kepada jajaran Bawaslu dan KPU PBD yang akan menghadapi Pemilu perdana di provinsi tersebut.
“Intinya berpegang pada kemandirian, kerja penuh integritas dan profesional. Kalau semua ini dipegang maka saya kira Pemilu akan berjalan lancar meski banyak tantangan yang akan dihadapi ,” pungkasnya.
ZAN
