Koreri.com, Sorong – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Rylich Panorama Hotel Sorong, Rabu (14/8/2024).
Ketua Bawaslu PBD, Farli Sampetoding Rego menjelaskan dalam giat ini mengajak keterlibatan masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat dimana ada mahasiswa, tokoh agama kemudian pemuda lintas agama di kota Sorong untuk berperan aktif dalam mengawasi Pemilukada.
Dan dirinya mengakui akan ada ruang yang nantinya melibatkan teman-teman ini.
“Secara teknis ini nanti kami masih pikirkan dulu. Dengan saya mendapat masukan mungkin dari teman-teman Koordiv P2H kira-kira setelah ini apa yang akan dilakukan karena memang kami tidak ingin partisipatif ini seperti mobilisasi begitu. Jadi ada peran aktif baik secara komunikasi, solusi, juga secara pengawasan. Itu yang kami inginkan,” akuinya.
Artinya, lanjut Farli, ada kesadaran penuh dari masyarakat dalam tahapan Pilkada melalui ruang ini.
“Outputnya itu berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara baik dalam berbagai bentuk. Seperti apakah dengan kampung pengawasan politik, Kampung politik uang atau tematik KTM. Kita akan lihat modelnya seperti apa, yang jelas tujuannya itu setelah Pilkada ini selesai kita tidak berhenti sampai di sini tetapi ada akses lanjutan dari pemerintah. Maka kita harap untuk kualitasnya Pilkada ini, kita jaga bersama-sama,” imbuhnya.
Farli juga mengakui jika pihaknya belajar dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya terkait seberapa besar partisipatif ataupun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawalnya pelaksanaan Pemilu.
“Kalau saya sih saya lihat di Kota Sorong ini lumayan mungkin karena kualitas SDM kemudian karena kampus dan sebagainya. Beberapa kali kami diminta dari teman-teman mahasiswa yang bersuara untuk bagaimana Bawaslu menurunkan baliho. Itulah bagian-bagian pengawasan dari masyarakat yang sudah ada,” akuinya.
Sedangkan untuk laporan ke Bawaslu, lebih banyak oleh teman-teman di partai politik, tim kampanye. Sementara untuk kesadaran dari masyarakat untuk langsung melapor ke kantor itu belum ada sama sekali.
Dia berharap keterlibatan masyarakat di Papua Barat Daya bukan hanya pada saat menghitung di TPS tetapi dimulai sejak DPT dengan ikut berpartisipasi untuk membersihkan data-data yang bermasalah seperti data ganda, orang meninggal maupun orang yang bermasalah dengan hukum dan masih banyak hal lainnya.
“Maka tentunya ini yang menjadi harapan kami Bawaslu sebagaimana kewenangan Pasal 131 UU Nomor 10 tentang partisipasi masyarakat dimana kami akan berupaya agar bagaimana mencerdaskan masyarakat. Jadi dia paham dan bertanggung jawab terhadap pilihannya juga tahu visi misi figur yang akan dipilih. Jadi tidak memilih hanya berdasarkan kedekatan emosional bagian itu yang akan kita dorong terus,” pungkasnya.
Sementara Regina Gemenop selaku Koordiv Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu PBD mengharapkan peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan tangan bagian dari pengawasan Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Apalagi masyarakat yang hadir di sini sebagai wujud kedaulatan ini ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU Partisipatif Masyarakat. Jadi Bawaslu menindaklanjuti amanah tadi untuk bagaimana melibatkan masyarakat dalam kelompok-kelompok untuk terus meningkatkan partisipasi dalam mengawal proses tahapan yang ada bersama dengan kita karena kita melakukan sesuai dengan mandatori, sesuai dengan aturan,” imbuhnya.
Diharapkan peran serta masyarakat untuk bisa membantu Bawaslu dalam mengantisipasi kendala-kendala juga keterbatasan khususnya untuk tahapan pemuktahiran data pemilih di kabupaten/kota bahkan di Provinsi melalui posko-posko kawal hak pilih.
Ditegaskan Regina, pemutahiran data pemilih adalah tahapan yang paling krusial karena data ini yang akan dipakai sampai di TPS.
“Apabila ini tidak dikawal baik oleh bapak/ibu sebagai pengawas partisipatif maka itu nanti yang akan terjadi penumpukan problem di penghujung tahapan pemungutan suara. Dari situ akan berlanjut dan jika tidak diselesaikan saat pleno atau jika tidak diterima lagi maka kita akan berproses lagi hingga ke tingkat MK. Hal-hal ini yang kita belajar dari Pemilu kemarin sehingga kita bisa meminimalisir dengan bantuan Bapak Ibu sebagai pengawas partisipatif,” pungkasnya.
Selain Regina Gemenop, narasumber yang juga dihadirkan yaitu Fatmawati selaku Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU PBD serta Arif Nur Alam yang Pendiri FITRA juga menjabat sebagai Direktur IBC serta Penggiat Pemilu Bersih.
ZAN
