Tokoh Pemuda Papua Ini Soroti Asal-usul OAP Kandidat Bacawagub PB dan PBD

Thomas Baru Tokoh Muda Papua
Tokoh Muda Papua Thomas Baru / Foto : Ist

Koreri.com, Sorong – Isu soal keaslian identitas Orang Asli Papua (OAP) masih terus menjadi sorotan menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Barat (PB) dan Papua Barat Daya (PBD).

Terkini, berbagai kalangan di kedua wilayah itu menyoroti latar belakang para kandidat, khususnya terkait dengan keaslian tanah adat mereka.

Tokoh Pemuda PBD Jeferson Thomas Baru dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di Kota Sorong, Sabtu (31/8/2024) mengungkapkan kegelisahannya terhadap beberapa pasangan kandidat yang berlaga dalam Pilkada.

Thomas memulai kritiknya dengan menyoroti pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bernard Sagrim dan Sirajudin Bauw atau BERSINAR.

Ia mempertanyakan asal-usul wakil dari kandidat balon Wagub Sirajudin Bauw yang menurut rumor, bukanlah berasal dari Papua tetapi dari daerah Seram Bagian Timur.

“Perlu juga kita kritisi, wakil yang mendampingi Bernard Sagrim. Siapa itu Sirajudin Bauw? Dimana tanah adatnya? Apakah dia itu orang Papua? Atau yang kami dengar, dia berasal dari Seram Bagian Timur?” ungkap Thomas dengan penuh kecurigaan.

Kritikan ini bukanlah yang pertama kali dilontarkan, namun menurutnya perlu disoroti isu ini agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai keaslian OAP wakil yang akan mewakili mereka di pemerintahan.

“Kalau dia adalah orang asli Papua, dimana tanah adatnya? Apakah dia memiliki akar yang kuat di Papua Barat dan Papua Barat Daya, atau sekadar orang yang diklaim sebagai OAP tanpa bukti yang jelas?” tegasnya bertanya-tanya.

Bukan hanya masalah administratif atau formalitas semata kata Thomas, tetapi menyangkut kepercayaan dan representasi masyarakat Papua.

“Apakah mereka itu harus digugurkan? Atau apakah mereka layak melanjutkan kampanye? Ini bukan tentang menghalangi mereka, tetapi tentang kejujuran dan transparansi yang harus ada dalam setiap proses demokrasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Thomas mengingatkan bahwa perdebatan ini bisa berkembang menjadi isu yang lebih luas, bahkan menimbulkan kegaduhan sosial yang berdimensi memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jika tidak disikapi dengan bijak.

“Perlu melihat secara obyektif agar tidak memunculkan perdebatan diskriminasi yang memunculkan kegaduhan berdimensi pelanggaran HAM,” imbuhnya.

Ditekankan pentingnya pendekatan yang adil dan objektif dalam menilai keaslian identitas para kandidat.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam klaim-klaim yang tidak jelas asal usulnya.

“Kita harus melihat ini dengan mata yang terbuka dan hati yang jernih. Jangan sampai isu ini menjadi alat untuk memecah belah masyarakat Papua,” ungkapnya penuh harap.

Isu keaslian identitas ini bukanlah hal yang sepele tetapi sebuah masalah yang bisa mempengaruhi kestabilan politik dan sosial di PB dan PBD, semua pihak harus berpartisipasi dalam diskusi ini, dengan tujuan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan.

“Kita harus menghindari prasangka dan diskriminasi yang dapat merusak tatanan sosial kita. Demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika semua pihak terlibat dalam proses yang jujur dan adil,” ujarnya.

Thomas mengingatkan lembaga kultur OAP bahwa sudah ada yurisprudensi mantan Wakil Gubernur Papua Barat yang mendampingi almarhum Bram Atururi yaitu Rahimin Katdjong kemudian Wagubnya Dominggus Mandacan, Mohammad Lakotani mendapat legitimasi OAP.

Kritikan Thomas ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk lebih teliti dan fair dalam memverifikasi keaslian identitas dan latar belakang para kandidat.

Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan kegaduhan atau konflik yang merugikan masyarakat karena ada sentimen-sentimen tertentu.

Pernyataan ini diharapkan membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai isu representasi dan identitas dalam Pilkada di PB dan PBD. Di tengah tuntutan untuk menjaga kedamaian dan keadilan di Papua.

Harapan besar tertuju pada transparansi dan integritas dalam setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk bagaimana memastikan bahwa suara dan keinginan masyarakat benar-benar terwakili oleh kandidat yang memang memiliki akar yang kuat di tanah Papua.

RED

Exit mobile version