Koreri.com, Sorong – Keputusan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) yang baru saja menyatakan Bakal Calon Gubernur Abdul Faris Umlati dan Bakal Calon Wakil Gubernur Petrus Kasihiw tidak memenuhi syarat orang asli Papua langsung mengundang reaksi berbagai pihak.
Sejumlah kejanggalan yang sejak awal terindikasi dilakukan secara sengaja oleh lembaga kultur tersebut langsung menjadi sorotan Ketua LMA Malamoi Silas Kalami.
“Jadi MRP ini kami melihat waktu turun melakukan verifikasi, memang sudah terlihat karena lembaga-lembaga yang memberikan pengakuan itu tidak diundang termasuk kami LMA Malamoi. MRP kesana juga saya tidak tahu lembaga-lembaga yang memberi pengakuan itu diundang atau tidak? Malah mereka yang kontra dengan Abdul Faris Umlati itu yang diundang ke Kabare,” beber Silas dalam keterangannya di Sorong, Sabtu (7/9/2024).
Kemudian sesampainya disana, sosialisasi yang MRP lakukan pun secara umum dan tidak fokus kepada silsilah.
“Jadi kita sangat kecewa dengan keputusan MRP karena tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Tanah Papua baik secara umum, bahkan di kita atau Malamoi secara khusus di Suku Amaya,” sesalnya.
Silas menegaskan bahwa pihaknya dan lembaga adat lainnya bukan melakukan penobatan.
“Kita tidak menobatkan Abdul Faris Umlati seperti yang diberitakan di beberpa media. Kita juga tidak mengangkat. LMA Malamoi, Dewan Adat Suku Maya juga LMA Ambel itu memberikan pengakuan karena Abdul Faris Umlati adalah turunan atau bagian dari darah Moi Maya atau Sub Suku Ambel dari neneknya. Darah yang mengalir itu ada darah Sanoy didalam tubuh AFU,” urainya.
Silas kemudian menyoroti kinerja MRPBD pasca mengeluarkan putusan tersebut.
“Makanya saya berpikir MRP ini sebenarnya mewakili siapa ini? Termasuk yang kami utus dari LMA Malamoi? Atau mereka di bawah tekanan? Saya punya anggota LMA Malamoi ada empat orang di MRP laki-laki,” sorotnya.
“Kalau lembaga ini mewakili masyarakat adat/kultur maka dia bicara tentang kultur, kebiasaan hidup, adat istiadat. Dimana tete (kakek) hidup, dia punya saudara perempuan punya anak itu hidup di atas wilayah tete makan, hidup dan berburu. Politik itu berburu bukan hak milik atas tanah, mencari babi di hutan itu namanya berburu, hak atas pembangunan juga. Kemenakan juga punya hak ruang hidup untuk membangun, makan dan hak atas pembangunan diatas wilayah adat tetenya. Ini tradisi adat kita,” tegasnya.
“Maka saya heran kalau MRP menolak itu termasuk Faris dan Piet itu. Kita menyesal sekali, karena MRP melakukan langkah yang memang tidak sesuai adat kita orang Papua. Di daerah mana yang kemenakan kawin orang punya anak perempuan lalu dia usir dia punya ipar? Kita di Papua ini rata-rata yang kawin ke dalam orang Papua maupun kawin ke luar itu dia merangkul dia punya ipar, ipar punya anak punya anak karena itu bagian dari garis keturunan,” sambungnya.
Silas kemudian menekankan bahwa di UU Otsus sendiri tidak memberi batasan harus keturunan ke berapa yang harus diakui, itu tidak ada batasan.
“Jadi jangan menerjemahkan atau melakukan hal yang tidak memberikan ruang bagi semua. Karena sebenarnya UU Otsus itu malah memberikan ruang untuk mereka yang diakui itu memiliki hak juga untuk bertarung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini darah, maka sampai kapanpun Faris tidak akan tinggal diam. Saya mau kasih tahu, Faris tidak akan tinggal diam karena dia itu bagian dari darah Sanoy,” tegasnya.
Silas pun menegaskan LMA Malamoi secara organisasi akan mengawal ini karena berhubungan dengan hukum adat.
“Kami ini tidak jalan sendiri, kami ini berdasarkan cerita dari Suku Maya Ambel bahwa mereka punya darah. Dan kami di tanah besar juga mengakui bahwa itu juga bagian dari kita. Karena ini merupakan satu kesatuan kultur. Kita bilang mereka itu Moi Maya, mereka bilang mereka Suku Maya ada sub sukunya Ambel bahasanya Langganyam. Dan suku Moi ini bukan satu suku, tapi terdiri dari sub-sub suku, suku besar. Kami di tanah besar ini ada 9 sub suku, lalu di Waigeo juga,” bebernya lagi.
Ada Upaya Penjegalan
Disinggung soal ada upaya menghentikan AFU di Pilgub PBD? Silas membenarkan itu.
“Memang dari awal kami sudah baca. Karena saat mereka turun, kami LMA Malamoi yang harus diundang supaya ikut menyaksikan apa data yang kami kasih sama dengan pemberitahuan di lapangan atau tidak?” cetusnya termasuk juga Dewan Adat Suku Maya dimana bila ketuanya sakit maka harus ada pengurus lain yang menghadiri dengan LMA Ambel.
“Ini kan tidak! LMA Ambel pun yang dilibatkan itu orang yang kontra dengan Abdul Faris, lalu dia diundang hadir. Harusnya kan mereka yang menandatangi rekomendasi pengakuan itu yang diundang termasuk LMA Malamoi. Kenapa kita tidak diundang?” sindirnya.
Fakta lainnya, lanjut Silas, AFU itu dari garis keturunan bapak dia itu keturunan Maluku, tapi dari garis keturunan ibu/nenek (matrelinial) adalah bagian dari Moi Maya karena darah.
“UU Otsus inikan tidak bilang ini yang bisa bertarung di Pilgub ini yang patrilineal sementara yang matrilineal tidak. Bagaimana dengan hak hidup, hak makan, hak berpolitik di atas wilayah adat yang garis keturunan perempuan?” bebernya lagi.
Silas juga mengungkap kejanggalan lainnya.
“Saya rasa lucu lagi, di MRP itu kan ada Pokja Perempuan, lalu mereka ini kerjanya apa? Kalau Pokja laki-laki sudah bicara tidak sesuai dengan adat dan tradisi maka Pokja Perempuan itu kan yang harus memberikan masukan yang penting terhadap hak-hak perempuan,” kecamnya.
“Apakah kita membatasi hak-hak perempuan Papua ini jangan kawin suku luar? Siapa yang beri jaminan itu? Lalu mereka yang kelahiran Papua itu tidak boleh tinggal di Papua, harus keluar dari Tanah Papua? Ini kan memicu keributan!” sambungnya.
Silas sekali lagi menegaskan bahwa LMA Malamoi dan lembaga adat lainnya memberikan pengakuan, bukan menobatkan, bukan memberikan gelar adat karena tidak perlu itu gelar adat.
“Kenapa disebut pengakuan? Karena garis keturunan, jadi bukan pengakuan yang asal-asalan. Karena darah yang mengalir di tubuh Faris Umlati adalah darah marga Sanoy, walaupun ada darah Umlati dan darah Tanima juga,” pungkasnya.
RED
