Koreri.com, Bintuni – Pandangan tentang orang asli Papua hingga saat ini masih terus menjadi pembahasan menarik yang terus diperbincangkan berbagai kalangan.
Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan perhelatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sementara berlangsung di 6 provinsi dan kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Tak terkecuali di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Bahkan klaim-mengklaim soal paling peduli OAP belakangan ini bermunculan dan sengaja digaungkan pihak-pihak tertentu.
Terhadap hal itu ditanggapi langsung Sekretaris DPD Partai NasDem Mohammad Jen Fimbay, S.H.
“Menyikapi soal kategori orang asli Papua maka perlu kita paham secara baik terkait hal itu,” ungkapnya kepada Koreri.com, Sabtu (7/9/2024).
Menurut Fimbay, orang asli Papua (OAP) dibagi dalam 4 kategori dan Partai NasDem selalu memperhatikan hal itu.
“Kami Partai Nasdem Teluk Bintuni tidak ingin ada partai politik yang kemudian mengklaim posisi sebagai pewaris yang menjalankan UU Otonomi Khusus Orang Asli Papua. Karena khusus untuk di Kabupaten Teluk Bintuni, Partai NasDem sebenarnya yang sangat pantas untuk mengatakan hal soal peduli orang asli Papua,” tegasnya.
Fimbay kemudian membeberkan sejumlah buktinya.
Pertama, pada gelaran Pemilu Legislatif 2014, NasDem sebagai pemenang kedua dengan perolehan kursi di DPRD Teluk Bintuni sebanyak 3 kursi.
Dari 3 kursi itu, 2 kursi adalah milik Anak Asli 7 Suku Teluk Bintuni dan satu perwakilan Nusantara.
Karena harus menempati Wakil Ketua I maka NasDem memberikan kesempatan itu kepada Anak Asli 7 Suku yaitu Mektison Meven sebagai Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni.
“Kemudian, untuk menghargai saudara-saudara yang ada pada posisi berikutnya di dalam kategori OAP untuk memimpin daerah ini maka NasDem memberikannya kepada bapa Petrus Kasihiw sebagai Calon Bupati dan bapa Matret Kokop sebagai Wakil Bupati yang kemudian memenangkan Pilkada kala itu,” bebernya.
Kedua, pada gelaran Pemilu Legislatif 2019, NasDem tampil sebagai pemenang dengan perolehan kursi 7 kursi.
Total dari 7 kursi itu, sebanyak 6 Anak Asli 7 Suku Teluk Bintuni sementara satu sisanya adalah Nusantara.
“Dan kepercayaan pimpinan tetap pada Anak-anak Asli 7 Suku yaitu Simon Dowansiba,” tegasnya.
Ketiga, di kontestasi Pilkada 2020, Nasdem tetap mengusung Petrus Kasihiw dan Matret Kokop yang kemudian kembali terpilih memimpin Teluk Bintuni untuk periode kedua.
Keempat, di Pemilu Legislatif 2024 pada 14 Februai lalu dimana NasDem juga tampil sebagai pemenang dengan perolehan 5 kursi DPRD Teluk Bintuni.
“Dan dari 5 kursi ini, semuanya adalah Anak-anak Asli 7 Suku Teluk Bintuni,” bebernya.
Dan Fembay juga menegaskan kepada seluruh masyarakat Teluk Bintuni bahwa palu Ketua DPRD akan dipegang Anak Asli 7 Suku yaitu Romilus Tatuta.
“NasDem ingin membuktikan bahwa kali ini Ketua DPRD dan Bupati Teluk Bintuni adalah diduduki Anak Asli 7 Suku. Dan sudah cukup bagi NasDem untuk memberikan kesempatan bagi keluarga yang berada pada kategori 2, 3 atau 4 yang diamanatkan oleh UU Otonomi Khusus,” tegasnya.
NasDem juga tegas Fembay, ingin agar semua pihak juga menghargai saudara-saudara dari Nusantara yang juga termasuk dalam kategori 4 pada UU Otsus. Sehingga NasDem lebih memilih Alimudin Baedu sebagai wakil untuk mendampingi Daniel Asmorom.
“Pertimbangannya adalah mungkin ini kesempatan terakhir bagi saudara-saudara kita Nusantara. Karena kedepan sudah tidak mungkin lagi menjadi peluang bagi saudara-saudara Nusantata,” imbuhnya.
Alimudin Baedu menjalani pendidikan sejak SD, SMP dan SMA di Biak. Selanjutnya ia berkuliah hingga kemudian menjadi pegawai di Papua.
“Pertanyaan saya, apakah Alimudin sudah hidup di Tanah Papua lebih dari 25 tahun atau belum? Kalau sudah, maka beliau sudah berada pada posisi UU Otsus kategori ke 4. Maka tidak ada salahnya bagi NasDem untuk menyatakan dukungan kepada pasangan DAMAI,” tandasnya.
Jargon DAMAI merupakan sebutan bagi duet Daniel Asmorom – Alimudin Baedu yang akan maju berkontestasi di Pilkada Teluk Bintuni 2024.
Fembay menambahkan pula bila Nasdem tetap pada pendiriannya dengan mengikuti arahan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh.
“Beliau kepingin melihat pemimpin Negara ini dipimpin oleh orang yang rambut keriting, kulit hitam dan sekarang ini NasDem Teluk Bintuni telah merintis dari tingkat bawah,” tegasnya.
Fembay kemudian mengibaratkan seandainya NasDem berada pada posisi Golkar dan PPP.
“Maka kalau bicara peduli orang asli Papua, maka pasti kami perintahkan Anak-anak Asli 7 Suku untuk duduk sebagai pimpinan DPRD Teluk Bintuni,” urainya.
Hal itu dikarenakan untuk mengajukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu diusulkan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak.
“Maka NasDem merasa tidak nyaman ketika ada orang atau pihak yang klaim peduli sama orang asli Papua,” ujarnya.
TIM
