Koreri.com, Burmeso – Sejumlah honorer kategori dua (K2) yang tergabung dalam Forum Aliansi Hononer Nasonal (AHN) Kabupaten Mamberamo Raya mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat di Burmeso, Senin (30/9/2024) pagi.
Kedatangan tersebut untuk melakukan aksi pemalangan menggunakan kayu balok pada beberapa sisi ruangan hingga menutup pintu masuk kantor BKD.
Pemalangan ini dipicu terkait ketidakjelasan status Surat Keputusan (SK) mereka terkait pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Para honorer K2 yang tergabung dalam forum AHN merasa tidak mendapatkan kepastian dan transparansi dari pihak Pemda khususnya BKD terkait proses pengusulan NIP hingga pengangkatan CPNS yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian.
Aksi pemalangan ini dilakukan bersamaan dengan kedatangan Penjabat Sementara ( Pjs ) Bupati Mamberamo Raya Yamin Weya saat pertama kali tiba di Kasonaweja Senin (30/9/2024) pagi pasca dilantik Penjabat Gubernur Papua pada 25 September 2024.
Meskipun baru menginjakan kaki di Mamberamo Raya dan belum mengetahui secara pasti proses pengangkatan CPNS K2 yang diusulkan Pemkab melalui BKD, namun dengan penuh sabar Pjs Bupati Yamin Weya yang turut didampingi Ketua DPRD, Sekda, Kapolres , Pabung 1712 Sarmi Wilayah Mamberamo Raya, Kepala BKD, menerima permintaan audensi bersama Forum AHN di depan Penginapan Gesouse di Kasonaweja.
Daniel Wonar selaku Ketua Forum Aliansi Honorer (AHN) Kabupaten Mamberamo Raya di hadapan Pjs Bupati menyampaikan nasib Honorer K2 sebanyak 500 Formasi.
Mereka (Honorer – red) merasa dimainkan seperti bola pingpong yang dilempar kesana kemari karena tidak ada kejelasan terkait nasib mereka hingga saat ini.
“Pilihan terakhir kami jika Pemkab tidak melihat nasib anak-anak negeri dengan baik maka kami lebih baik masuk ke dalam hutan dan menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karena Pemda tidak melihat nasib anak negeri dengan baik. Kuota Honorer K2 sebanyak 500 Formasi, tetapi yang baru diproses 472 Formasi, sedangkan 28 Formasi sampai saat ini tidak jelas, nasib honorer dikabupaten ini sudah 5 tahun berjalan ini terkatung – katung sehingga sebagai anak asli dinegri ini, kami punya hak untuk bertanya kepada Bapak Penjabat Bupati Mamberamo Raya yang baru pertama kali tiba dinegri kami, ” ujar Daniel Wonar.
Senada juga disampaikan Wakil Ketua I Forum AHN Mamberamo Raya Andi Soromaja yang ikut mempertanyakan kejelasan nasib Honorer K2 sebanyak 500 Formasi yang telah diberikan Pemerintah Pusat pada tahun 2021 lalu.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian SK pengangkatan CPNS sehingga membuat kegelisahan ratusan honorer di negeri ini.
“Kami sudah palang kantor BKD di Burmeso, dan saat ini sedang perekrutan CPNS Formasi umum oleh BKD. Oleh sebab itu, BKD harus memberikan kepastian kapan pengangkatan Honorer K2 terima SK CPNS. Kami tidak akan buka palang kantor BKD sampai tuntutan kami dipenuhi oleh Pemerintah daerah melalui BKD dan harus memberikan kepastian kami terima SK,” tegas Andi Soromaja.
Maka terkait persoalan kejelasan Honorer K2, dirinya akan menggelar pertemuan bersama BKD, Sekda dan dinas teknis untuk mengetahui kondisinya dan ia pun berjanji akan menyelesaikan segera.
Sementara itu Menanggapi tuntutan Forum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Mamberamo Raya tersebut, Kepala BKD Yakobus Kawena menjelaskan proses pengusulan penetapan Formasi K2 Sebanyak 472 sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk pengusulan NIP.
Dan saat ini masih berproses di Kementerian PAN – RB di Jakarta, sehingga para honorer diminta bersabar .
Menurut Yakobus Kawena yang turut didampingi Pj Bupati, Sekda, Ketua DPRD Mamberamo Raya, Kapolres dan Perwira Penghubung Kodim 1712 Sarmi bahwa saat ini hanya menunggu persetujuan Menteri PAN.
“Saya anak asli Mamberamo dan saya bekerja dengan sungguh sungguh untuk mengurus nasib 500 Formasi CPNS K2, sehingga saya pastikan sebelum Pilkada 27 November SK CPNS sudah kita serahkan kepada 472 Formasi, sedangkan sisanya 28 Formasi akan kita upayakan untuk dituntaskan dalam tahun ini juga,” tegasnya.
Mendengar penjelasan dari Pemda yang diwakili BKD, akhirnya Forum AHN membubarkan diri dengan aman dan tertib.
NAP
