Koreri.com, Timika – Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan debat publik perdana calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2024-2029 yang berlangsung di GOR Futsal simpang SP2-SP5, Timika Papua Tengah, Rabu (23/10/2024).
Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi pada debat publik kedua pada tanggal 19 November 2024.
Ketua Tim Pemantau Independen Pilkada Mimika 2024, Antonius Rahabav, mengatakan pihaknya telah mencermati pelaksanaan debat publik perdana tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkontestasi pada 27 November mendatang.
Tim kemudian mencatat ada beberapa materi yang diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 namun tidak masuk saat debat perdana.
“Ya, sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 22 mengatur tentang materi debat publik. Jadi debat publik itu adalah visi misi dan program kerja paslon yang mengacu pada 6 komponen diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi dengan Nasional itu harus sinkron serta memperkokoh NKRI dan wawasan kebangsaan,” rincinya.
Kemudian dijelaskan Rahabav, dari enam komponen dalam PKPU 13 Tahun 2024 Pasal 22 ini harus diramu tim panelis menjadi satu materi debat yang tidak boleh lari keluar dari enam komponen tersebut.
“Jadi, visi misi dokumen paslon ini semuanya terakomodir dalam 6 komponen ini. Maka harus disusun pertanyaannya supaya publik tahu bahwa seseorang mau jadi Bupati atau kepala daerah harus punya konsep untuk pembangunan, tidak boleh keluar dari 6 komponen yang diatur dalam PKPU,” kata Antonius Rahabav dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Jumat (25/10/2024).
“Semua materi debat publik Pilkada Mimika harus mengacu kepada enam komponen dalam PKPU 13 tahun 2024,” sambungnya.
Ditegaskan Rahabav, PKPU 13 Tahun 2024 sebagai acuan untuk mencermati pelaksanaan debat agar para calon kepala daerah tidak boleh menyerang satu sama lain dan tidak boleh ada ketersinggungan dan tidak boleh mengoreksi kepemimpinan sebelumnya.
“Semua harus bercermin ke depan tidak boleh bercermin ke belakang. Makanya lahirnya PKPU ini supaya kami melakukan pencermatan,” ujarnya.
“Dengan kendala-kendala ini, kami akan memberikan rekomendasi maupun catatan penting kepada KPU untuk melakukan perbaikan-perbaikan di debat publik kedua,” sambung Rahabav.
Menurutnya, materi memperkokoh NKRI dan kebangsaan tidak ada dalam materi debat publik perdana pilkada Mimika karena itu terkait dengan kepemimpinan nasional supaya mempertegas integritas ketiga paslon saat pimpin Mimika.
Materi tentang Integritas kebangsaan itu perlu dipertanyakan sehingga masyarakat tahu bagaimana strategis para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempertahankan dan memperkokoh NKRI di Timika.
“Ini momen yang paling penting karena semua pemimpin ini kan diuji bagaimana dia punya strategi mempertahankan NKRI dan wawasan kebangsaan itu yang perlu muncul di permukaan sehingga saya mengharapkan kepada panelis dan KPU sebagai penyelenggara harus mencermati hal seperti ini dan kami akan memberikan catatan-catatan kepada KPU untuk memperbaiki,” ujarnya.
Dalam debat, kata Antoni, tidak ada pasangan calon yang menyerang tapi secara tidak langsung ada penyerangan dalam bentuk mengoreksi kepemimpinan kepemimpinan sebelumnya.
“Jadi, ada kelemahan-kelemahan pemimpin itu dipakai sebagai salah satu strategi untuk memicu dan memancing reaksi publik sebetulnya itu bertentangan dengan PKPU yang ada,” tegas Antoni.
Dikatakan, dalam PKPU itu tidak boleh saling mengoreksi lalu mewujudkan perubahan itu salah dan bertentangan dengan KPU.
“Kalau kita bicara perubahan dalam konteks debat itu konsepnya dikedepankan bukan mengoreksi kepemimpinan sebelumnya, kalau mengoreksi kepemimpinan sebelumnya berarti politik santun itu tidak diterapkan dalam pasangan calon yang melakukan koreksi,” bebernya.
“Sehingga kami juga ada catatan-catatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika bahwa harus mengedepankan politik santun dan beretika dalam komunikasi di debat kedua nanti,” sambung Direktur LSM 2PAM3 ini.
Secara umum, kata Antoni, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Mimika merespon secara baik dan semua menunjukkan jati diri yang bagus.
Cuma ada hal-hal yang sering mengoreksi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja paslon lain itu tidak boleh karena itu tidak beretika tapi pada umumnya semua respon bagus.
“Semua paslon penyampaian bagus dan mereka semua adalah putra-putra terbaik Mimika yang akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Mimika periode 2024-2029.,” ujarnya.
Tim pemantau juga menyoroti terkait dengan moderator yang pimpin debat bahwa harus sesuai dengan PKPU di mana penentuannya harus meminta atau mendapat persetujuan dari pasangan calon.
“Jadi, moderator moderator dan panelis yang digunakan dalam debat itu harus mendapat pertimbangan atau masukan dan persetujuan dari para pasangan calon yang maju dalam pilkada Mimika melalui LO,” kata Antoni.
Dalam waktu dekat tim pemantau akan melakukan audiens dengan KPU untuk memverifikasi hasil pencermatan selama tahapan Pilkada yang sudah berlangsung.
“Jadi, sebelum hasil pencermatan kami dipublikasikan kami akan memverifikasi dengan pihak-pihak yang dituju setelah itu baru kami menyampaikan laporan berjenjang dan diakses oleh publik,” pungkasnya.
EHO
