Koreri.com, Sorong – Massa pendukung anggota Fraksi Golkar DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Drs. Yosafat Kambu, M.Th menolak SK DPP nomor : B-447/DPP/GOLKAR/X/2024 tentang penetapan pimpinan DPR PBD periode 2024-2029.
Dimana SK DPP tersebut menugaskan Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Henry Andrew George Wairara, S.E menjabat Ketua DPR PBD periode 2024-2029.
Massa aksi yang tergabung dalam Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi demo damai di depan Kantor sementara Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi yang beralamat di Kompleks Perkantoran Km 8, Kota Sorong, Selasa (10/12/2024).
“Kami mendesak Ketua Umum Partai Golkar untuk segera membatalkan penunjukkan Hendrik Wairara sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya,” tegas Sekretaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Gaat Sawiyai saat membacakan pernyataan sikap didepan Sekwan Provinsi PBD dan juga Ketua Harian DPD Partai Golkar PBD Max Hehanussa serta Anggota DPR PBD Fraksi Golkar Ortis Sagrim.
Menurut Gaat, penunjukkan Henry Wairara sebagai Ketua DPR PBD tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di provinsi ini.
Karena mempertimbangkan aspek keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya meminta agar Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia segera menunjuk Yosafat Kambu sebagai Ketua DPR PBD.
“Bapak Yosafat Kambu adalah kandidat yang lebih layak ditunjuk sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, karena memiliki kontribusi besar dalam perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya selama 17 tahun,” ungkap Sekretaris Tim Presidium itu.
Tidak hanya itu, kata Gaat Sawiyai, Yosafat Kambu juga mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat di provinsi ini.
Hal ini dibuktikan pada saat Pileg kemarin, Yosafat Kambu mendapat suara terbanyak yaitu 5.224 suara di Dapil 1 Kota Sorong.
“Kami mendesak agar DPP Partai Golkar meninjau kembali keputusan ini. Bapak Yosafat Kambu adalah figur yang pantas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Sekretaris Tim Presidium juga menegaskan, surat pernyataan sikap penolakan penunjukkan Henry A. G. Wairara sebagai Ketua DPR Papua Barat Daya juga telah ditandatangani oleh perwakilan kepala suku lintas Papua, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan koordinator enam daerah di bawah wilayah Papua Barat Daya.
“Kami berhadap keputusan ini segera dievaluasi, demi menjaga stabilitas dan keadilan di wilayah Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR PBD Ortis Fernando Sagrim yang menemui massa aksi mengatakan, pihaknya wajib menerima setiap pendapat dan aspirasi dari warga masyarakat.
“Namun perlu diketahui bahwa keputusan ini adalah keputusan partai,” singkatnya.
Meskipun demikian, kata Ortis aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap akan diteruskan ke DPD Golkar PBD.
“Aspirasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pengurus DPD Partai Golkar Papua Barat Daya. Supaya aspirasi tersebut akan dikaji, sesuai dengan aturan partai yang ada,” pungkasnya.
Berikut isi pernyataan sikap Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya :
1. Henry AG Wairara tidak diusulkan oleh DPD Golkar Papua Barat Daya
2. Henry AG Wairara tidak memperoleh suara signifikan di Dapil Kabupaten Raja Ampat
3. Henry AG Wairara bukan tokoh yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya
4. Henry AG Wairara hanya merupakan pengurus DPC tingkat kabupaten, bukan pengurus DPD tingkat Provinsi Papua Barat Daya
5. Penunjukkan Henry AG Wairara dianggap sebagai keputusan pribadi, bukan hasil musyawarah
KENN
