Koreri.com, Sorong – Sejak dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya (PBD) pada 9 Desember 2022 lalu, Mohammad Musa’ad telah dua tahun pimpin provinsi baru ini.
Berbagai pencapaian pun telah diraih.
Pada HUT kali ini, dia menyoroti indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2024.
“Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,18 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,74, tingkat kemiskinan 20,43 persen dan tingkat pengangguran terbuka 5,38 persen,” ungkapnya, Senin (9/12/2024).
Musa’ad juga memaparkan enam program prioritas yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Papua yang adil, mandiri, dan sejahtera.
Program-program tersebut meliputi:
Prodikter: Beasiswa pendidikan dokter dan dokter spesialis untuk meningkatkan layanan kesehatan.
Bis-Gemas: Beasiswa vokasi luar negeri bagi siswa SMA guna meningkatkan kualitas SDM.
Berdaya Ekomas: Kredit tanpa bunga untuk memberdayakan UMKM.
Jambu Hidup: Program 1.000 hari pertama kehidupan untuk menurunkan angka stunting.
Paitua: Bantuan tunai bagi lansia berusia di atas 65 tahun.
Torang Jaga: Program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja informal.
“Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mempercepat pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi lokal,” jelasnya.
Meskipun begitu, Musa’ad tak menampik jika masih terdapat sejumlah agenda penting yang memerlukan perhatian untuk dilanjutkan.
Dua program prioritas utama yang menjadi fokus adalah pemilihan anggota DPRP dan DPRK yang diangkat serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dia jelaskan, proses pemilihan anggota DPRP tengah berjalan, dan diharapkan pelantikan dapat dilakukan pada Februari mendatang.
Sementara itu, RTRW saat ini masih berada pada tahap penyusunan naskah akademik. Selanjutnya, naskah tersebut akan dibahas bersama DPR untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Tahapan ini diproyeksikan akan diteruskan oleh Gubernur terpilih agar dapat segera diimplementasikan.
Selain itu, agenda strategis lainnya adalah pembangunan pusat pemerintahan.
Proyek ini direncanakan dimulai pada awal 2025 dengan dukungan dana APBN.
Tiga bangunan utama, yaitu kantor Gubernur, kantor DPRP, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), menjadi prioritas utama dalam tahap awal pembangunan.
“Hingga kini, pemerintah provinsi telah menyelesaikan pembebasan lahan seluas 35 hektare, termasuk proses penetapan harga dan pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, lahan tersebut akan dimatangkan untuk pembangunan kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” sambungnya.
Musa’ad juga menekankan pentingnya kesinambungan program-program strategis.
Ia berharap Gubernur terpilih dapat melanjutkan program yang dinilai baik, menyempurnakan yang perlu ditingkatkan, dan meninggalkan yang kurang relevan berdasarkan analisis yang komprehensif.
“Beberapa program unggulan, seperti BIG-GEMAS, Paitua, Torang Jaga, dan Jambu Hidup, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Program “Torang Jaga”, misalnya, yang awalnya menjangkau 50.000 penerima kini telah meningkat menjadi 70.000 penerima, dan ke depan diharapkan dapat mencakup lebih banyak masyarakat, termasuk wartawan sebagai kelompok sasaran,” singgungnya.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah dilakukan diskusi dengan Papua Barat mengenai pengelolaan aset yang berada di wilayah PBD.
Aset-aset tersebut diharapkan dapat segera diserahkan untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah.
“Keberlanjutan program dan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat Daya” tegas Musa’ad optimis.
NKT