Koreri.com, Jakarta– Pemerintah pusat melalui Kementrian Pemukiman dan Perumahan Rakyat merencanakan bangun tiga rumah layak huni kepada masyarakat di seluruh Indonesia, mulai dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.
Hal ini dibahas dalam rapat komite II DPD RI bersama Mentri pemukiman dan perumahan rakyat RI Maruarar Sirait didampingi Wamen Fahri Hamzah di Kawasan Gedung Senayan Jakarta, Senin (9/12/2024).
Dalam rapat tersebut anggota Komite II DPD RI Agustinus R. Kambuaya,S.IP.,S.H meminta pemerintah pusat untuk mengalokasikan kuota khusus dari target tiga juta rumah layak huni kepada masyarakat di tanah Papua.
“Harus ada kuota Khusus untuk masyarakat di Tanah Papua,” tegas Agustinus Kambuaya dalam keterangan persnya yang diterima koreri.com, Selasa (10/12/2024).
Mantan anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat ini menjelaskan perlu diperjuangkan rumah layak ini karena di Papua Barat Daya Sekolah Dasar sebanyak 584, SMP 217 dan 81 SMU/SMK, sementara para guru tidak memiliki tempat tinggal untuk mendukung mereka dalam melaksanakan tugasnya terutama pada daerah pedalaman atau terisolir.
Menurut Senator Papua Barat Daya itu, untuk membangun rumah layak pun para guru tidak mampu, sambil mengisahkan pengalaman hidup ARK sebagai anak guru. Begitu juga Fasilitas rumah bagi tenaga kesehatan di Papua.
Selain itu, kebutuhan rumah untuk masyarakat ekonomi lemah. Sebab, kuota rumah yang disediakan Dinas PU PR di Provinsi sanggat sedikit. APBD Daerah yang kecil sehingga Dinas PU tidak mungkin membangun ratusan rumah. Karena itu Kementerian harus ambil alih.
Tidak hanya itu, para pengungsi Nduga dan Kabupaten Maybrat akibat konflik bersenjata, hidup mereka sebagai pengungsi tidak mengenakan. meninggalkan rumah serta kampung halaman, walaupun Kembali ke tempat tinggal pun tidak ada jaminan keamanan pasalnya hunian mereka pasti sudah rusak.
“Kita bicara soal Palestina, peduli soal Palestina tetapi saat yang sama apa yang terjadi di Papua kita lupakan. Rakyat kita sendiri hidup sebagai pengungsi,”tegas Kambuaya.
“Pemerintah harus menghimpun Dana CSR dari perusahan-perusahan besar di Papua untuk membangun rumah layak Huni. Dana Bagi Hasil MIGAS tetapi juga Tangung jawab sosial Perusahan sawit, batu bara dan lain-lain,” tandasnya.
KENN
