Monitoring Proyek APBD 2024 di Kabsor, Tim DPR PBD Temukan Sejumlah Persoalan

Koreri.com, Sorong – Untuk mengawal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPR PBD) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sorong, Jumat (13/12/2024).

Tim DPR PBD dipimpin Zeth Kadakolo didampingi Ranley H.L. Mansawan, Iim Abdul Hosim, Denny Mamusung, Frengky Baru, Syahrullah Salaten, dan Arifin. S, mengunjungi Rumah Sakit Rujukan J. P. Wanane, Proyek Talud SP2, proyek Peningkatan Jalan Jeflio, proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Majaran, Pelabuhan Perikanan Katapop, dan Proyek Jalan Aspal Klayili Kabupaten Sorong.

Enam lokasi ini merupakan tempat dimana alokasi anggaran proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Papua Barat Daya 2024.

Monitoring ini tujuannya untuk melihat secara langsung progres pekerjaan dari proyek-proyek dimaksud yang sudah dikerjakan OPD terkait dengan pihak ketiga dan juga menjadi bahan informasi bagi Legislatif saat hearing dengan mitra OPD nantinya.

Ketua Tim Kunker DPR PBD Zeth Kadakolo mengungkapkan dari hasil monitoring ditemukan empat lokasi proyek yang bersumber dari APBD  PBD T.A 2024 tiga diantaranya, proyek peningkatan jalan Jeflio, kemudian peningkatan jaringan irigasi di Majaran dan pekerjaan fisik jalan aspal Klayili Kabupaten Sorong masih dalam tahap pengerjaan.

Dikatakan Zeth Kadakolo bahwa, untuk proyek pembangunan talud di SP 2 perlu ada lanjutan demi mengatasi banjir di areal tersebut.

“Proyek di tiga lokasi masih terus dikerjakan penyelesaiannya oleh dinas terkait dan kami harap dapat segera rampung. Sementara untuk pengerjaan talud di SP 2, kami akan mendorong agar dilanjutkan di tahun anggaran 2025,” kata Zeth Kadakolo kepada wartawan di lokasi kunker.

Lanjut Kadakolo menjelaskan bahwa selain mengunjungi lokasi proyek, pihaknya juga disaat yang sama mengunjungi RS Rujukan J. P. Wanane, melakukan hearing dengan pimpinan dan pengelola RS tersebut serta pengelola pelabuhan perikanan Katapop.

Dalam hearing dengan pimpinan RS J. P. Wanane, ditemukan beberapa permasalahan di antaranya terkait minimnya anggaran, sehingga perlu adanya peremajaan alat kesehatan (alkes) demi menunjang kinerja serta belum diterimanya dana hibah dari Pemprov melalui Dinas Kesehatan PBD.

“Untuk dana hibah yang belum diterima pihak rumah sakit, kami akan mendorong itu agar segera diberikan. Ini hanya masalah mis komunikasi antar Dinas Kesehatan pihak rumah sakit, jadi dalam 1 atau 2 hari ini, harus segera di realisasikan sebelum kami membahas APBD tahun anggaran 2025,” tegas Zeth Kadakolo.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR PBD itu mengatakan, jika dana hibah tidak diberikan maka sangat merugikan pihak RS dan berpotensi dikembalikan ke kas daerah.

Sedangkan monitoring di Pelabuhan Perikanan Katapop, ditemukan persoalan sehingga DPR PBD akan mendorong untuk perlu diselesaikan segera.

“Pelabuhan perikan ini punya potensi besar untuk mendongkrak PAD provinsi, namun belum adanya penyelesaian tanah adat dari Pemerintah kepada pemilik hak ulayat sejak 2006 dan juga belum adanya regulasi tentang pungutan sewa (retribusi) bagi pihak investor sehingga perlu di buatkan Perda untuk mengatur itu,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR Papua Barat itu menegaskan, jika semua persoalan yang ditemukan ini telah diselesaikan maka pihaknya akan mendorong pelengkapan nomenklatur terkait status pelabuhan perikanan dengan pejabat yang ditempatkan.

KENN