Koreri.com, Ambon – Komisi IV DPRD Maluku menyesalkan sikap manajemen RSUD dr. M. Haulussy Ambon yang belum membayar honor dokter dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan masing-masing November hingga Desember 2024.
DPRD Maluku pun bersuara menyikapi kondisi itu.
“Untuk masalah ini maka tahun 2024 lalu saya turun langsung dan kita sudah kumpulkan Direktur, Wakil Direktur dan yang berkepentingan dengan ini untuk mencari solusi,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Welem Kurnala pada wartawan di Ambon, Selasa (7/1/2024).
Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pimpinan RSUD Haulussy bahwa ini semua dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga pihak RS harus berkoordinasi terlebih dahulu.
“Dari hasil koordinasi itu maka informasi yang mereka sampaikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pada bulan Desember sudah bisa teratasi, namun nyatanya sampai sekarang belum membayar,” sesalnya.
Kurnala pun secara tegas mengingatkan Direktur RSUD Haulussy harus melihat persoalan ini.
“Jangan melihat persoalan ini seolah-olah hanya sepele saja, karena ini menyangkut kesejahteraan dari dokter-dokter dan para medis,” tegasnya.
“Saya berharap, Direktur RSUD Haulussy dapat segera mengambil langkah dan jika ada kendala di BPJS kita akan panggil. Terhadap masalah ini tidak boleh main-main tapi harus tuntas, karena pelayanan mereka (dokter dan para medis) pada masyarakat itu berdasarkan BPJS,” sambung Kurnala.
Kurnala memastikan akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi IV DPRD Maluku untuk memanggil pihak BPJS guna mendapatkan informasi terkait apa yang menjadi permasalahannya.
“Kita akan turun mengecek permasalahan ini untuk membenahi RSUD Haulussy. Kita di Komisi IV akan melakukan pengawasan yang ketat dan kalau itu salah maka menjadi atensi buat kami,” pungkasnya.
TIM
