Koreri.com, Sorong – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya (PBD) resmi beroperasi setelah Pemerintah Kabupaten Sorong menyerahkan eks gedung Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Papua dijadikan sebagai markas komando sementara.
Prosesi penyerahan aset Pemkab Sorong kepada Kapolda PBD berlangsung di eks gedung Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Papua, Jl. Sandiwon, Kabupaten Sorong, Rabu (8/1/2025).
Selain gedung untuk administrasi perkantoran, tiga unit rumah dinas turut serta diserahkan untuk digunakan jajaran Polda PBD.
Apresiasi pun disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu.
“Manusia dan masyarakat luas di mana-mana mereka berjalan selalu khawatir soal keamanan. Jadi selaku Ketua MRPBD, saya mengapresiasi dengan begitu secepatnya kami sudah ada Kapolda,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (8/1/2025).
Kambu juga mengapresiasi Pj Bupati Sorong yang sudah menyediakan fasilitas yang sudah layak walaupun itu sifatnya pinjam pakai.
“Kenapa saya mengapresiasi dan saya mendukung? Karena kejahatan kriminal di Kota Sorong semakin meningkat. Dengan peningkatan kejahatan itu, kami tahu bahwa personil dari Polda dan Polres setempat masih sangat kurang. Maka saya menghimbau juga untuk masyarakat harus menerima ini dan mendukung Kapolda meski dalam keterbatasan personil dan juga cepat membangun komunikasi dengan pihak-pihak keamanan yang ada di pos-pos terdekat sehingga apa yang terjadi di masalah lingkungan cepat teratasi. Itu hal pertama,” urainya.
Kedua, lanjut Kambu, di luar sana banyak keluhan-keluhan masyarakat tentang hutan adat mereka yang dieksploitasi, yang dikelola tanpa memperhatikan efek-efek atau bahaya kemungkinan rawan banjir bahkan debit air yang berkurang.
“Ini perlu ada penanaman kembali. Dan saya akan ketemu dengan Kapolda untuk kami sama-sama untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pusat dari Kementerian terkait, kembali pada masalah perizinan kepada CDK-CDK Kehutanan yang ada. Jangan langsung-langsung kepada masyarakat. Berkoordinasi dengan MRP dan kami bisa bersinergi dengan Pemerintah daerah sehingga tahu rawannya itu di mana, ini dilakukan untuk siapa dan kepentingan ini melibatkan siapa di dalam menjaga hutan itu kembali. Sehingg ini perlu ada penanaman kembali,” tegasnya.
Diakui Kambu, selama ini hal itu (penanaman kembali) tidak dilakukan.
“Daerah kita ini rawan, daerah eksplorasi perminyakan yang ramai sejak NNGPM sampai sekarang. Di bawah tanah ini sudah kosong. Kalau kita lintasi jalan sini ke Klamono sering ada pergeseran. Kalau begitu banyak penebangan hutan terus tidak ditanam kembali maka disini bisa jadi seperti lumpur Lapindo,” akuinya.
Kambu berharap dengan kehadiran Kapolda ini harus bisa bersama-sama melihat hal-hal yang sifatnya TSM-TSM oknum, birokrasi ataupun dengan konglomerasi.
“Artinya terstruktur, sistematis, masif untuk kepentingan sekelompok orang. Tapi setelah hadirnya Kapolda, ini segera diputuskan,” harapnya.
Kambu juga menyinggung soal adanya pelabuhan-pelabuhan yang sudah disediakan harus dipantau betul sehingga tidak lagi terjadi ilegal logging.
“Ini masalah hutan,” klaimnya.
Lanjut Kambu, masalah keamanan kriminal yang terjadi seperti adanya peredaran miras, adanya ganja, sabu-sabu, kejahatan-kejahatan seperti pembacokan bahkan seks bebas hingga tempat-tempat prostitusi yang harus sama-sama dicegah.
“Karena ibukota provinsi ataupun wilayah provinsi harus menegakkan keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat dengan baik. Sehingga apapun kebijakan dalam membangun pertumbuhan ekonomi, membangun keamanan masyarakat untuk kerjasama dapat berjalan sebagaimana mestinya. Itu saja harapan saya,” tukasnya
Kaitan dengan semua itu, Kambu memastikan dalam waktu dekat akan menemui Kapolda secara terbatas untuk melapor hal itu.
KENN
