Koreri.com, Sorong – Sekelompok orang dilaporkan menggelar aksi demo damai di depan Gedung DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Jalan Pendidikan Km 8, Kota Sorong, Jumat (31/1/2025).
Pendemo dalam orasinya menuntut Politisi Partai Golkar Josafat Kambu harus menduduki jabatan sebagai Ketua DPR PBD definitif masa jabatan 2024 – 2029.
Aksi itu dilakukan bertepatan dengan Rapat Paripurna ke I Masa Sidang Pertama Pengusulan Pimpinan Definitif DPR PBD masa jabatan 2024 – 2029.
Rapat dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 Wit di Lantai II Gedung dewan setempat yang berlokasi di Jalan Pendidikan Km 8 Kota Sorong, PBD.
Kaitan dengan tuntutan itu, Rauf Rumagesan selaku koordinator lapangan menyampaikan bahwa aksi demo yang dilakukan pihaknya adalah sebagai pressure atau tekanan kepada DPR PBD.
“Kita sifatnya mempresure, membantu dukungan kepada seorang Yosafat Kambu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus menduduki jabatan Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya definitif hari ini,” tegasnya kepada awak media di sela-sela aksi.
Dan pada dasarnya, lanjut Rauf, kehadiran pihaknya ke DPR PBD untuk memastikan itu.
“Jadi kami kepentingannya untuk mempresure supaya jangan sampai diatas gedung yang terhormat ini anggota-anggota DPR lain itu ada drama lagi di dalam lagi untuk menggeser seorang Yosafat Kambu,” lanjutnya.
Disinggung soal posisi Yosafat Kambu yang hanya meraih suara terbanyak kedua, Rauf memberikan alasannya.
“Regulasi menentukan seorang Yosafat Kambu untuk kita perjuangkan sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya. Kita sama-sama tahu bahwa di Provinsi Papua Barat Daya ini, fraksi Golkar menduduki peringkat pertama dan mendapat delapan kursi. Otomatis berarti jabatan Ketua DPR ada pada fraksi Golkar,” bebernya.
Kemudian, sambung Rauf, meski Yosafat ada pada peringkat dua suara terbanyak dari partai Golkar namun dia adalah orang asli Papua (OAP).
“Memang suara terbanyak pertama adalah Febri Anjar, cuma dia bukan OAP tapi dia adalah Nusantara, maka otomatis kita punya hak kesulungan orang asli Papua yang sudah tersirat di dalam Undang-undang Otonomi Khusus sehingga dia (Yosafat) yang harus menjadi Ketua DPR,” klaim Rauf.
Tak hanya itu, Rauf menekankan pula bahwa Yosafat Kambu adalah tokoh pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan Tim Presidium Perjuangan Papua Barat Daya.
Terpantau, tak lama berselang perwakilan peserta aksi sebanyak 5 orang di terima DPR PBD dan sedang melakukan diskusi.
Hingga berita ini dipublish, belum diketahui hasil dari diskusi tersebut.
Begitu pula dengan agenda Paripurna DPR PBD apakah dilanjutkan atau ditunda untuk selanjutnya dijadwalkan kemudian.
ZAN
